Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Tolak Revisi UU TNI dan Polri

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI nan diusulkan oleh DPR RI.

Mega berdasar revisi dua undang-undang itu bakal mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 telah mencabut dwifungsi ABRI melalui pemisahan TNI dan Polri.

"Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju (RUU TNI-Polri), ya enggak setuju, lah," ujar Megawati pada Mukernas Perindo di Inews Tower, Jakarta, Selasa (30/7).

Mega mempertanyakan argumen DPR mengusulkan dua undang-undang itu. Dia meminta DPR untuk memandang kembali semangat pencabutan dwifungsi ABRI.

Dia menilai tak semestinya patokan tentang TNI dan Polri direvisi. Terlebih lagi dengan tujuan menyetarakan posisi kedua lembaga tersebut.

"Kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya, apa, mbok enggak usah deh, di ini ini dulu," ucapnya.

Dia menambahkan, "Sampai saya bilang gini, jika disetarakan artinya jika AURI-nya punya pesawat berfaedah polisinya juga kudu punya pesawat dong?"

Sebelumnya, DPR menyetujui empat rancangan undang-undang sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V Tahun 2024, Selasa (28/5).

Dua RUU di antaranya adalah revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri dan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sejumlah golongan masyarakat sipil menolak rencana tersebut. Salah satu nan disoroti adalah pengembalian dwifungsi ABRI melalui ekspansi kedudukan sipil untuk TNI dan pencabutan larangan berbisnis.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membantah ada upaya pengembalian dwifungsi ABRI. Dia berbicara TNI sudah tak seperti era Orde Baru. Salah satu buktinya adalah tak ada perwakilan militer di parlemen.

"Dalam pembahasan kelak tidak bakal masuk ke norma-norma [dwifungsi] itu. Isinya juga," ucap Hadi usai aktivitas 'Dengar Pendapat Publik Terkait RUU Polri dan TNI' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7).

(mab/dhf/wis)

[Gambas:Video CNN]