Ketum Muhammadiyah Masih Kaji Tawaran Kelola Tambang: Utamakan Rakyat

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tetap mengkaji tawaran konsesi izin usaha tambang (IUP) dari pemerintahan Joko Widodo.

"Semuanya terus dikaji Muhammadiyah, tentang maslahat manfaatnya, serta mudaratnya dan apapun kelak pilihan Muhammadiyah itu dihormati sebagaimana juga penghormatan terhadap segala keputusan nan diambil oleh kekuatan masyarakat," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Selasa (2/7).

"Saya berambisi soal tambang itu kan sudah dibahas di ruang publik, jangan jadi rumor nan kontroversial," tegasnya.

Haedar menekankan, prinsip Muhammadiyah dalam beragam aspek, termasuk ekonomi selalu mengutamakan kesesuaian dengan konstitusi. Entah itu nan berasal dari pengelolaan tambang, hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya.

"Sehingga semua dikelola, diselenggarakan dengan konstitusi norma dan ketentuan nan berlaku, lantaran Muhammadiyah sesuai kepribadiannya selalu menjunjung tinggi konstitusi hukum, falsafah negara dan ketentuan berlaku," katanya.

Kedua, Muhammadiyah berpendirian bahwa soal urusan tambang ini alias segala sesuatu mengenai pembangunan sebaik-baiknya mengedepankan kesejahteraan bangsa.

"Dan kudu mengutamakan kepentingan rakyat nan lebih," sambungnya.

Ketiga, Muhammadiyah juga tak membenarkan cara-cara nan menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial dan budaya dengan mengatasnamakan pembangunan.

"Terakhir, nan selalu jadi pertimbangan Muhammadiyah, dalam membangun apa pun ada value, ada nilai-nilai. Nilai-nilai nan benar, nilai nan baik, nan patut sehingga semuanya tidak menabrak nilai-nilai," kata Haedar.

Muhammadiyah, lanjutnya, bakal memandang semua persoalan ini secara rasional, objektif, dan juga realisitis untuk kepentingan nan lebih luas.

"Jadi minta betul jangan terus dikontroversikan. Muhammadiyah bakal selalu mengambil langkah nan terbaik dengan prinsip-prinsip nan tadi saya sampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut bahwa Muhammadiyah belum mengambil sikap resmi soal tawaran untuk menerima konsesi IUP ormas dari pemerintah.

Muhammadiyah, lanjut dia, tetap meminta masukan dari para master pertambangan, master norma dan perundang-undangan, praktisi dan pengelola tambang, aktivis lingkungan hidup, hingga mahir norma Islam.

Mukti pun menegaskan bahwa pernyataan perseorangan dari lembaga alias majelis Muhammadiyah sama sekali tak mewakili sikap organisasi Muhammadiyah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT unik nan diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga nan cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.

"Sudah kami pastikan lantaran NU seorang sudah mendirikan PT unik nan diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini," kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.

(kum/DAL)

[Gambas:Video CNN]