Ketum PBNU Sebut Mubes Ulama Bangkalan Ibarat Pengangguran Berkumpul

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut perwakilan ustadz nan menghadiri Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (18/8), adalah sekumpulan pengangguran.

Gus Yahya mengibaratakan perwakilan ustadz nan menggelar mubes dan mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU itu seperti pengangguran nan menginginkan sidang spesial MPR.

"Gini ya, jika sekarang ada sekumpulan sekelompok pengangguran kumpul lampau menyerukan sidang spesial MPR," kata Yahya di Kantor PCNU Surabaya, Senin (19/8).

Menurut Yahya, perihal itu tak perlu ditanggapi oleh dirinya. Menurutnya, siapa pun bisa bicara, namun belum tentu berkuasa mendapatkan respons.

"Kan presiden enggak perlu mikir [usulan sidang MPR] biarin aja. Ya, itu begitu juga dengan kami, kami enggak pikirkan lah, orang ngomong silakan," ucapnya.

Sekali lagi Yahya menyebut perwakilan ustadz nan mengikuti Mubes Ulama di Bangkalan itu tidak mempunyai legitimasi untuk mendorong Muktamar Luar Biasa PBNU, meski mendapatkan ratusan pengurus PCNU dan PWNU di beragam daerah.

"Orang nganggur ngomong apa aja kan bisa, itu ya," pungkas Yahya.

Sebelumnya, sebanyak 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan 18 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia, diklaim menyampaikan kegelisahan dan keresahan tentang PBNU.

Keresahan itu mereka sampaikan kepada para perwakilan ustadz nan datang di Mubes Alim Ulama di Bangkalan.

"Ada 200 PCNU 18 PWNU nan sudah menyampaikan kegelisahan dan keresahan kepada peserta Mubes terhadap kebijakan dan statement PBNU," kata Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (19/8).

Dia mengatakan keresahan nan diadukan PCNU dan PWNU itu antara lain soal kegaduhan dan statement PBNU nan dianggap sudah mengadu domba antar penduduk NU.

"Mereka menyatakan keresahan dan kegelisahan, dan kemudian banyak menanyakan apa nan kudu diambil dengan kegaduhan nan terus menerus dibuat oleh PBNU dan mengadu domba antar Warga NU," ucapnya.

Selain itu, ada pula kegelisahan lainnya, mulai dari protes tentang kader NU nan berjumpa Presiden Israel, kemudian Pansus Haji nan dianggap masalah pribadi oleh PBNU, politisasi PBNU saat Pilpres 2024, dan terakhir adalah intervensi PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa.

"Poin-poin nan menjadi kegelisahan adalah, Pro Zionis, kader NU berjumpa dengan Presiden Israel di tengah genosida; Privasi Pansus Haji; Politisasi PBNU sejak sebelum, menjelang dan setelah Pilpres; Intervensi kepada parpol [PKB] nan menyalahi konstitusi negara," ucapnya.

Aduan ratusan PCNU dan PWNU itu sudah dibahas dalam Mubes Alim Ulama. Untuk meresponsnya, muncullah keputusan nan dinamakan 'Amanah Bangkalan'.

"PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam Berorganisasi," bunyi poin pertama Amanah Bangkalan.

Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi lembaga NU dan menjadikan NU sebagai perangkat politik merebut kekuasaan nan menabrak patokan organisasi dan Khittah 1926.

Menyikapi perihal tersebut, pada poin ketiga dan keempat para berilmu ustadz bermufakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU, dengan nama-nama antara lain: KH Abdussalam Shohib, KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Muhaimin, KH Rosikh Roghibi, KH Sholahuddin Azmi, KH Fahmi, KH Wahono, KH Dimyati, KH Nasirul Mahasin, KH Haidar Muhaimin, dan KH Aguk Irawan.

"Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi & mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU," bunyi poin kelima.

Selanjutnya pada poin keenam, Mubes bermufakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama (NU) untuk mencari solusi sigap dan tepat beragam persoalan nan ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama kerabat (ukhuwah nahdliyyah). Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut.

"Presidium berkuasa melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya Penyelamatan NU," tegas para ustad pada poin ketujuh.

(frd/pmg)

[Gambas:Video CNN]