KKP Beberkan Alasan Usulkan Ikan Kaleng jadi Menu di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) nan digagas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan olahan dalam bungkusan kaleng alias ikan kaleng sebagai salah satu menunya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo. Ia menyatakan menu ikan kaleng itu bakal meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Saat ini, kata Budi, KKP sedang mendata pelaku upaya ikan kaleng nan kemudian untuk diusulkan ke Badan Gizi Nasional. "Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami bakal ada rapat koordinasi, kami sampaikan, semua sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami bakal usulkan ke Badan Gizi," ujarnya di Jakarta, Selasa, 12 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Data ikan kaleng nan didapatkan KKP itu bakal diserahkan dalam rapat koordinasi berbareng Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya mendukung program gizi nasional.

Menurut Budi, penggunaan ikan kaleng bakal jadi solusi pengganti bagi masyarakat di wilayah daratan, di mana akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin. Dengan begitu, sumber protein dan gizi dari ikan bakal tetap didapatkan masyarakat meskipun selama ini susah mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan nan jauh dari pesisir.

"Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi," tuturnya.

Lebih jauh, Budi menerangkan, KKP berkomitmen meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, termasuk menjelaskan bahwa produk olahan ikan kaleng nan memenuhi standar SNI kondusif dikonsumsi. Edukasi ini penting, menurut dia, untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

"Kami bakal sosialisasi tentang olahan nan sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu perihal nan sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita kudu melakukan edukasi kepada (masyarakat)," kata Budi.