Koalisi Pangan Bijak Tawarkan Langkah Transformasi Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pangan Bijak merekomendasikan sejumlah langkah transformasi sistem pangan di Indonesia. Rekomendasi ini merupakan respon atas rentannya ketahanan pangan dalam satu dasawarsa terakhir, khususnya di kepulauan dan wilayah pedalaman.

Peneliti Pangan dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB, David Ardhian, mengatakan kondisi tersebut tampak dari kebijakan pangan nan terpusat dan tidak melibatkan peran masyarakat lokal dan masyarakat pulau-pulau kecil.

Padahal, kata David, masyarakat lokal dan masyarakat di wilayah kepulauan merupakan pihak nan paling terdampak dari buruknya sistem pangan. "Kondisi di kepulauan sangat terbatas, mulai dari lahan pertanian dan akses logistik nan mahal," kata David nan  mewakili konsorsium dalam sebuah obrolan di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Konsorsium Pangan Bijak sendiri telah menghimpun tuntutan nan terkumpul dari perbincangan berbareng lintas organisasi masyarakat sipil. Dialog itu turut melibatkan 167 perwakilan masyarakat dari beragam daerah. Langkah memperbaiki sistem pangan, kata David, haru dimulai dari penyelesaian bentrok agraria. David menyebut bentrok agraria dan alih kegunaan lahan merupakan ancaman terbesar bagi masyarakat lokal. 

Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, deforestasi untuk proyek food estate, seperti nan terjadi di Papua telah menakut-nakuti sumber pangan masyarakat setempat nan selama ini berjuntai pada hutan. Kondisinya tak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir. Nelayan di wilayah kepulauan timur Indonesia sekarang dihadapkan pada kerusakan ekosistem laut imbas proyek pertambangan. "Pemerintah kudu memperkuat perlindungan lahan sumber produksi untuk memberikan kepastian bagi sumber pangan, baik di darat maupun area pesisir," kata David.

Iklan

Rekomendasi selanjutnya ialah menghentikan pendekatan program pangan skala besar. Pemerintah, kata dia, kudu konsentrasi pada pengembangan pangan lokal. Menurut David, pemerintah kudu mengubah orientasi kebijakan peningkatan produksi skala luas ke pengembangan sistem pangan lokal. Hal ini mendesak dilakukan di wilayah seperti Papua, pulau-pulau mini dan wilayah pedalaman.

Khusus di wilayah kepulauan, David mengatakan pemerintah tetap mengabaikan potensi di pesisir dan laut. Kondisi itu tampak dari tingginya nomor stunting di provinsi nan punya potensi sumber daya perikanan. "Pemerintah kudu mendukung penghidupan nelayan dan organisasi lokal di pulau kecil, terutama dalam mengatasi kerentanan mengenai perubahan iklim," katanya.

Selanjutnya, konsorsium juga mendorong pelibatan masyarakat lokal dalam kebijakan makan bergizi cuma-cuma oleh pemerintahan selanjutnya. David mendorong agar makanan nan disediakan kudu sesuai dengan kesiapan sumber pangan lokal agar tidak terjadi penyeragaman pangan. "Perencanaannya kudu melibatkan para pemangku kepentingan pada tingkat lokal," ujar David.

Pilihan editor: PSDKP Tangkap Kapal Vietnam Pelaku Pencurian Ikan di Laut Natuna Utara