Kominfo Belanja Alat Mesin Rp 1,2 Triliun, Masuk Belanja Impor Pemerintah Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya sedang memutar otak untuk menekan ketergantungan impor dalam pengadaan peralatan dan jasa pemerintah. Luhut mengutus anak buahnya berjumpa dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memetakan shopping pemerintah dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) nan tetap tinggi.

Hingga November 2024, realisasi produk dalam negeri baru 64,53 persen alias Rp 523,43 triliun dari rencana Rp 811,09 triliun. Padahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo pernah menargetkan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa bisa mencapai 95 persen.

Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fadli Arif mengatakan institusinya berbareng DEN memang mau mengembangkan industri dalam negeri untuk menyubstitusi impor. Dia menyebut sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen mesti didukung dengan upaya baru dan memperbaiki langkah shopping pemerintah. 

“Harus ada upaya baru, mengurangi impor,” kata Fadli kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 November 2024.  

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Impor 2024 nan dicatat LKPP, sektor elektronik alias teknologi dan perangkat kesehatan tetap besar. Rencana shopping di Kementerian Pertahanan, misalnya, mencatatkan RUP impor sebesar Rp 14,79 triliun, Polri Rp 17,05 triliun, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 2,47 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp 7,03 triliun. 

Hingga Oktober 2024, LKPP melaporkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berkontribusi terhadap capaian penggunaan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp 400,36 triliun alias 87,01 persen. Sementara, keterlibatan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam PDN sebesar Rp 217,58 triliun alias 83,50 persen.