Kominfo Buka Peluang Starlink Beroperasi di Perkotaan, APJII Minta Pemerintah Tentukan Sikap

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan ada potensi jasa internet berbasis satelit, Starlink, bisa beraksi di area perkotaan alias urban area nan ada di Indonesia. Menurut dia, keputusan letak diperbolehkannya Starlink beraksi tergantung kebutuhan.

Ia menilai, selama regulasinya jelas, kelak jika Starlink ini digunakan di perkotaan, tidak bakal berakibat pada jasa internet lokal. Ia memastikan kementeriannya tidak bakal memperlakukan Starlink sebagai anak emas.

Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia alias APJII Muhammad Arif menyatakan secara izin potensi Starlink masuk ke area perkotaan tidaklah salah. Sebab, izin nan dikantongi Starlink selama beraksi di Indonesia serupa dengan izin nan dimiliki oleh penyedia jasa internet lokal.

"Tapi ini tentang national interest, gimana pemerintah menyikapi setelah adanya teknologi baru nan hadir," ujarnya ditemui di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Karena itu, menurut dia, Kominfo selaku regulator kudu memberikan batas perihal cakupan operasional penyedia jasa internet asal Amerika Serikat itu.

Arif mengungkapkan, pemerintah awalnya membawa Starlink ke Indonesia untuk melengkapi gap-gap pemerataan prasarana serta untuk menjangkau area-area jasa pemerintah nan susah dijangkau oleh penyedia internet lokal. "Ya, stay that way. Stay di sana (rural area) saja Starlink," katanya.

Iklan

Sebab, dia berpendapat, andaikan Starlink juga ikut masuk ke urban area alias ke area nan sudah dilakukan oleh penyedia jasa internet lokal, maka bakal menyebabkan prasarana telekomunikasi menjadi tumpang tindih. Khususnya di kota-kota besar.

"Terus buat apa hadirnya Starlink? Starlink semestinya untuk melengkapi gap-gap, seperti 3T, rural area, pulau, nan memang rupanya kita enggak bisa jangkau," ucap Arif.

Ia berambisi nantinya pemerintah bisa lebih bijak dalam menilai urgensi masuknya Starlink ke Indonesia. Karena itu, dia menyarankann kepada pemerintah agar membikin batas terhadap penyedia jasa internet sesuai peruntukkannya, sehingga tidak mubazir. 

Pilihan Editor: KCIC Jual 100 Ribu Tiket Woosh di Libur Panjang