Komnas Haji Sebut Rencana Pansus di DPR Tak Relevan

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj beranggapan rencana DPR membentuk panitia unik (pansus) pertimbangan pelaksanaan haji 2024 tidaklah relevan.

Ia menyebut argumentasi nan disampaikan oleh Tim Pengawas Haji DPR juga lemah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira tak relevan dan tak urgen, argumentasinya juga lemah. Misalnya tadi jika pintu masuknya lewat kuota sudah keliru mereka," kata Mustolih dalam obrolan Polemik Trijaya FM secara daring, Sabtu (22/6).

Mustolih ragu agenda pansus itu bakal melangkah mengingat personil DPR periode ini nan bakal purnatugas dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan operasional haji baru berhujung pada 21 Juli mendatang. Pansus pun baru bakal terbentuk usai agenda haji rampung.

Sementara, pada waktu nan berdekatan DPR bakal memasuki masa reses.

"1 Oktober kudu sudah ada pelantikan personil DPR baru dan di DPR itu kan tidak dikenal carry over persoalan dari DPR lama ke baru," ucap dia.

Meski begitu, Mustolih tetap mengapresiasi temuan-temuan Timwas Haji. Ia mengakui Timwas Haji tahun ini bertindak cukup kritis.

Ia pun mengingatkan catatan dari Timwas itu juga tetap untuk dipelajari oleh pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan penyelenggaraan Haji di tahun-tahun berikutnya.

Pada saat nan sama, Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag Arsyad Hidayat turut merespons temuan Timwas Haji.

Ia mengaku menghormati penuh atas temuan dari Timwas Haji DPR selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Namun, dia menekankan temuan-temuan itu juga kudu disertai dengan info nan valid.

"Kalau seumpama dari 221 ribu alias 213.320 jamaah haji kasus hanya terjadi di 1 alias 2 orang apakah itu dianggap sebuah temuan?" ucap dia.

"Seumpama aktivitas pernikahan saja nan melibatkan hanya seribu orang di sana sini pasti ada tamu undangan nan mengatakan makanan kurang pas," imbuhnya.

DPR sebelumnya berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyebut pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan finansial hingga manajemen.

"Untuk memandang variabel variabel, termasuk juga pengelolaan finansial haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji nan layak, akomodasi haji nan layak. Paling tidak ada lagi maktab nan overcapacity. Terus nilai penerbangan nan tidak terlalu mahal, menyangkut biaya efisiensi berangkat haji," kata Diah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/6).

(mnf/pmg)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional