Komunitas Pengguna KRL Kritik Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemberlakukan subsidi kereta rel listrik alias KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dikritik oleh organisasi pengguna kereta nan tergabung dalam KRLMania.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi membatasi kampanye penggunaan transportasi publik. “Kami mau menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai jasa transportasi publik nan semestinya tidak didasarkan pada keahlian ekonomi alias domisili penggunanya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Ia menyebut konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep support sosial nan didasarkan pada keahlian ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL semestinya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik nan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut. Transportasi publik semestinya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial alias ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari beragam kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, nan semuanya memerlukan akses nan terjangkau dan adil.

Kebijakan subsidi berbasis NIK, dia melanjutkan, berisiko mengubah prinsip transportasi publik terbuka untuk semua kalangan. “Oleh lantaran itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK lantaran bertentangan dengan prinsip dari pelayanan publik. Kebijakan nan lebih baik adalah kebijakan nan memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jasa KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Nurcahyo.

Kalau pemerintah merasa perlu memberikan tarif unik untuk golongan tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif unik tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang ini telah memberikan pedoman nan jelas bahwa tarif unik dapat diberikan kepada golongan pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. 

Iklan

Ini adalah kebijakan nan lebih setara lantaran langsung menyasar golongan nan rentan alias memerlukan support tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 tetap berkarakter wacana. "Itu belum, tetap wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua pikulan umum bersubsidi digunakan oleh orang nan memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi nan ada tetap berkarakter wacana dan belum ada keputusan final.

Pilihan Editor: Sang Pisang Sepi, nan Ayam Kaesang juga Ditinggal Pembeli