Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program support sosial alias bansos. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah sistem pembagian bansos agar tepat sasaran.

"Ya jika bansos saya kira tetap bisa (dilanjutkan) ya, tapi memang kudu ada perubahan. Sasarannya kudu disesuaikan lagi sesuai perkembangan kondisi lapangan," ujar Tauhid ketika dihubungi Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Tauhid, sistem pembagian bansos saat ini tetap lemah. Tauhid menyarankan pemerintah bisa menambah anggaran untuk program support sosial. "Mekanismenya saya kira tetap cukup lemah dan besaran nilainya itu bisa ditambah sesuai dengan kondisi di lapangan," ucap dia. Namun menurut dia, perlu ada pertimbangan terlebih dulu sebelum melakukan penambahan anggaran. "Tapi tadi syaratnya nan tidak tepat sasaran alias nan belum masuk sasaran itu kudu mendasar, untuk melakukan pertimbangan dulu ya sehingga itu bisa dilanjutkan," tutur Tauhid.

Menurut dia, andaikan pemerintah saat ini tidak segera mengubah sistem pembagian bansos, perihal tersebut bakal menyulitkan pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto saat melanjutkan program jagoan Presiden Joko Widodo.

Iklan

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tetap mempertahankan program jagoan Jokowi ialah bansos dan Kartu Prakerja. Walau dua program tersebut sempat diminta sejumlah ahli ekonomi untuk tidak dilanjutkan.

Pernyataan Sri Mulyani Sri Mulyani soal Prabowo bakal melanjutkan program perlindungan sosial dengan memperluas sasaran termasuk menambah program baru itu dikutip dari Majalah Tempo, Strategi Prabowo Subianto Menebar Bantuan Sosial pada 2025, jenis Ahad, 25 Agustus 2024. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, jatah anggaran subsidi mencapai Rp 309,1 triliun. Naik 8,1 persen dari anggaran tahun ini.

Anggaran subsidi di bagian daya mencapai Rp 204,5 triliun. Meningkat Rp 189.1 triliun dari angaran tahun ini. Menurut Sri Mulyani, subsidi daya dapat menutup sebagian biaya penyediaan solar, minyak tanah, gas elpiji tabung 3 kilogram, serta subsidi subsidi listrik.Menurutnya, pemerintah juga menambah alokasi anggaran untuk subsidi non-energi seperti penyediaan pupuk, transportasi publik, subsidi kembang angsuran upaya rakyat, serta stimulus bumi usaha. "Subsidi diarahkan untuk stabilisasi nilai dan menjaga daya beli," ujarnya.