KPK: Anggaran Pendidikan Lebih Besar Kampus Kementerian daripada PTN

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendidikan nan lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan kementerian/lembaga dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan pihaknya telah mengkaji alokasi biaya 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

"Kita lihat berapa sih nan ke mahasiswa PTN? Ternyata hanya Rp7 triliun, sementara Rp32 triliun ada di perguruan tinggi nan diselenggarakan kementerian/lembaga," ungkap Pahala saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (14/6).

Pahala lantas menyandingkan biaya pendidikan tinggi dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di setiap PTN. Menurut dia, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi nan laik, semestinya setiap mahasiswa mendapat support Rp10 juta setiap semester. Uang tersebut merupakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Hanya saja, pemerintah hanya memberikan support operasional sebesar Rp3 juta saja.

"PTN dikasih per siswa hanya Rp3 juta, nan Rp7 juta disuruh cari sendiri lewat orang tua. Itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah upaya PTN," kata Pahala.

Ia mengaku keberatan dengan model kampus kudu mencari duit sendiri seperti melalui bisnis. Hal ini lantaran akademisi tidak lebih pandai dari pebisnis untuk melakukan itu. Apalagi, kreasi perguruan tinggi di Indonesia berbeda dengan luar negeri.

Di samping itu, Pahala mengungkapkan banyak anggaran masuk ke sekolah nan digelar kementerian/lembaga, dan banyak lulusannya nan tidak otomatis menjadi PNS.

"Nah, itu kebanyakannya begitu. Sudah bukan PNS lulusannya, nan ketiga full boarding. Dikasih seragam, dikasih asrama, lulusannya bukan asrama," ucap dia.

Ia menambahkan KPK lantas memeriksa anggaran pendidikan pada sekolah kedinasan nan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Pemeriksaan ditekankan pada kementerian dengan anggaran besar.

Selain itu, KPK, tutur Pahala, juga menemukan kementerian nan membuka SMK tetapi menggunakan anggaran untuk perguruan tinggi.

"Ini jika kita bersihin bisa masuk ke Dikti, bisa nambahin BOPTN," ungkap Pahala.

Pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun alias 20 persen pada APBN 2024. Anggaran itu terbagi atas alokasi shopping pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke wilayah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 nan mencapai Rp612,2 triliun.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]