KPK Bakal Verifikasi Laporan Dugaan Mark Up Pengadaan Gas Air Mata

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan korupsi berupa penggelembungan nilai (mark up) dalam pengadaan gas air mata di lembaga kepolisian.

"Bila ada pelaporan/pengaduan nan masuk maka bakal dilakukan verifikasi. Dan jika sudah komplit bakal ditelaah dan pengumpulan info," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (3/9).

Apabila dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, Tessa mengatakan KPK bakal memproses lebih lanjut ke tahap penyelidikan.

"Dan jika belum layak, bakal diminta pelapor untuk melengkapi lagi kekurangannya," kata dia.

Laporan dimaksud dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian ke KPK pada Senin, 2 September 2024.

Terdapat dua proyek pengadaan gas air mata nan menjadi objek dari laporan ialah pengadaan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Berikut Pengiriman APBN TA 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp49.860.450.000 dan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Program APBN SLOG Polri TA 2023 dengan nilai proyek sebesar Rp49.920.000.000.

Berdasarkan hasil kajian koalisi, terdapat sejumlah temuan nan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi nan patut ditindaklanjuti oleh KPK. Pertama, dugaan persengkongkolan tender dengan mengarahkan pada merek tertentu.

Koalisi menduga kuat pihak nan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dua proyek pengadaan tersebut menyusun spesifikasi teknis nan mengarahkan pada produk spesifik hanya dapat disuplai oleh satu perusahaan peserta tender saja ialah PT TMDC.

Adapun produk Pepper Projectile Launcher nan dimaksud adalah Byrna. Dalam pemantauan koalisi, tidak ada perusahaan lain nan mendistribusikan senjata model tersebut di Indonesia selain PT TMDC.

Kedua, dugaan pemilik perusahaan pemenang tender merupakan personil kepolisian alias setidak-tidaknya mempunyai relasi dengan personil kepolisian. Dalam arsip akta perusahaan diketahui PT TMDC dimiliki oleh laki-laki berinisial SL selaku Direktur.

Berbekal arsip tersebut, koalisi menemukan alamat SL, dan berasas hasil penelusuran melalui aplikasi google street view, terdapat mobil nan berpelat polisi terparkir di depan rumahnya pada tahun 2018.

"Hasil penelusuran ini juga diperkuat dengan hasil liputan salah satu media nan berasas kesaksian dari penduduk sekitar rumah SL, mengonfirmasi bahwa betul mobil SL memakai pelat kepolisian. Tidak hanya itu, berasas keterangan warga, rumah SL sering kali didatangi abdi negara kepolisian saat hari besar keagamaan," demikian laporan koalisi sebagaimana dilansir dari laman antikorupsi.org.

Ketiga, dugaan penggelembungan nilai pembelian barang. Total perjanjian nan dimenangkan oleh PT TMDC terhadap dua paket pengadaan gas air mata selama dua tahun senilai Rp99.780.450.000 dengan jumlah volume sebanyak 3.421 unit (TA 2022 sebanyak 1.857 unit dan TA 2023 sebanyak 1.564 unit).

Mengutip keterangan pers Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, koalisi mengatakan komponen nan dibeli antara lain Pistol Bryna LE Launcher (Universal Kit), Bryna CO2 Gas (20 pcs) beserta oiler (1 set), 55 pcs Pepper (OC) dan 55 pcs Max (OC+CS) Bryna Projectiles, Extra Magazines (2 pcs), dan Holster chest (1 pcs) serta magazine pouch (1 pcs).

Mengetahui rincian nan dibeli tersebut, koalisi lantas menelusuri info mengenai nilai setiap komponennya untuk melakukan komparasi harga.

Berdasarkan hasil kalkulasi nan dilakukan berasas info nilai di website resmi Byrna sebagai produsen peralatan nan dibeli, maka biaya nan sepatutnya dihabiskan oleh Polri dari dua paket pengadaan tersebut hanya sebesar Rp73.268.187.659.

"Artinya, terdapat selisih nan diduga dengan sengaja digelembungkan dari total nilai proyek, ialah sebesar Rp26.452.712.341," ungkap koalisi.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan kasus ini. Akan tetapi hingga buletin ini ditayangkan nan berkepentingan belum memberikan tanggapan.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]