KPK: Kerugian dari Fraud di Bidang Kesehatan Sekitar Rp20 Triliun

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian dari praktik curang alias fraud di bagian kesehatan mencapai Rp20 triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya di Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kerugian dari fraud di bagian kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat sekitar Rp 20 triliun secara nominal," ujar Alex.

Ia menuturkan kasus nan tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan agunan kesehatan, di mana ada manipulasi/phantom billing nan dilakukan oleh akomodasi kesehatan (faskes) baik pusat maupun wilayah nan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Per tahun 2024, kata Alex, terdapat sekitar Rp150 triliun biaya nan tersedia untuk menopang pelayanan akomodasi kesehatan bagi 98 persen rakyat Indonesia nan terdaftar.

Dengan anggaran nan cukup besar tersebut, Alex mengimbau agar integritas dalam tata kelola menjadi perihal nan diutamakan oleh BPJS Kesehatan sehingga biaya nan disalurkan dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

"Namun nyatanya, seiring dengan perjalanan program, tetap ditemukan sejumlah kelemahan alias fraud nan terjadi," imbuhnya.

Alex menambahkan pengelolaan program nan tidak berintegritas dapat menimbulkan penyalahgunaan dana, mengurangi kepercayaan publik dan menakut-nakuti kesinambungan program JKN ke depan.

Kata dia, fraud lainnya nan kerap terjadi antara lain memanipulasi info peserta serta melakukan pemanfaatan jasa nan tidak diperlukan untuk mengambil untung seperti tindakan medis nan berlebihan alias pemberian obat-obatan nan tidak diperlukan.

Atas dasar itu, lanjut Alex, KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan ekosistem nan berintegritas dengan pihak mengenai sehingga mengurangi akibat kecurangan serta tindak pidana korupsi.

"Saya menekankan pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja, tapi tugas kita bersama. Hadirin semua tidak bisa tutup mata ketika tahu di lingkungan ada kecurangan, laporkan ke BPJS! Saya rasa sekarang sudah ada fitur semacam Whistle Blower System (WBS). Kalau bisa diingatkan dan dicegah sejak awal lebih baik," ujar Alex.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia nan saat ini dikenal sebagai program BPJS Kesehatan telah memasuki usia satu dekade. Guna mendukung keberlanjutan program dan menciptakan pelayanan kesehatan nan setara dan merata, dibutuhkan tata kelola sistem nan akuntabel dan transparan, khususnya untuk dapat mencegah terjadinya fraud hingga korupsi.

"BPJS Kesehatan merupakan gotong rotong berbareng dalam rangka membikin masyarakat Indonesia sehat. Ada iuran peserta, ada juga subsidi pemerintah melalui APBN dan APBD, artinya ada duit negara dan biaya publik di dalamnya. Ini nan kudu dikelola," ungkap Alex.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan pentingnya sinergi antar pihak, termasuk lembaga pemerintah, akomodasi kesehatan, serta asosiasi dan organisasi pekerjaan guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan mutu program JKN.

Ia menyatakan pada tahun 2024 merupakan momen nan tepat untuk melanjutkan transformasi mutu layanan, terutama dalam memperluas akses jasa kesehatan.

"Momen ini kita gunakan untuk mengapresiasi faskes nan sehat dan bebas dari korupsi. Ke depan, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas jasa kesehatan melalui beragam inovasi," ucap Ghufron.

"Simplifikasi manajemen jasa di akomodasi kesehatan serta adanya digitalisasi jasa melalui telekonsultasi, e-SEP, antrean online, dan i-Care JKN," lanjut dia.

Turut datang dalam agenda tersebut Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Inda Deryanne Hasman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi Faskes, Lembaga Konsumen Indonesia, Asosiasi Profesi, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Klinik Utama, dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seluruh Indonesia nan datang secara luring dan daring.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional