KPK Minta Menteri dan Kepala Lembaga Baru Segera Lapor LHKPN

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat nan baru dilantik untuk melaporkan kekayaan kekayaan (LHKPN) paling lambat tiga bulan terhitung mulai hari ini.

"Sehubungan dengan pelantikan menteri, wakil menteri, dan kepala badan/kantor oleh presiden, maka KPK mengimbau agar para pejabat nan baru dilantik tersebut untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 3 bulan sejak tanggal pelantikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (19/8).

Imbauan tersebut bertindak untuk nan baru menduduki kedudukan publik dan belum pernah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN sebelumnya ialah Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Akan disurati oleh KPK," ucap Tessa.

Sementara itu, berasas info KPK, teruntuk Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah alim menyampaikan laporan LHKPN periodik 2023 sehingga cukup melaporkan kembali secara periodik pada tahun 2025 nanti.

"Sedangkan untuk Menteri Investasi (Rosan Perkasa), Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, KPK bakal mengirimkan surat imbauan penyampaian LHKPN unik awal menjabat," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa kedudukan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Selain jejeran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga termasuk nan baru dibentuk ialah Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]