KPK Perkirakan Dugaan Korupsi Bansos Banpres Rugikan Negara Rp125 M

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkiraan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi support sosial support presiden (Bansos Banpres) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi (Jabodetabek).

"Sementara kurang lebih Rp125 miliar. Tapi tetap dihitung ya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6).

Tessa juga mengatakan asal mula kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) nan menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Lalu, temuan itu diproses lembaga antirasuah.

"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak perangkat bukti nan tidak mengenai dengan perkara nan sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," kata Tessa.

"Terakhir itu kan nan distribusi, sekarang nan pengadaannya," kata Tessa.

KPK sebelumnya menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos Banpres wilayah Jabodetabek. Ia merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.

[Gambas:Video CNN]

"(Empat saksi diperiksa) mengenai tersangka IW [Ivo Wongkaren] ya. Jadi, tersangka IW ini merupakan pengembangan perkara pengedaran Bansos nan baru-baru ini sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor," kata Tessa di kantornya, Jakarta, Selasa (25/6).

"Ini dalam rangka pengadaan support sosial presiden mengenai penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.

Beberapa waktu lalu, Ivo telah divonis majelis pengadil Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Ivo dihukum pidana tambahan berupa pembayaran duit pengganti sejumlah Rp62.591.907.120 subsider lima tahun penjara.

Ivo berbareng lima terdakwa lainnya dinilai terbukti terlibat tindak pidana korupsi penyaluran support sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kasus tersebut beririsan dengan perkara nan sedang diusut KPK, ialah Bansos Banpres. Dalam waktu nan nyaris berbarengan dengan program BSB, Kemensos juga sedang melaksanakan program bansos banpres wilayah Jabodetabek.

Pada saat pekerjaan Bansos Banpres 2020, Ivo merupakan salah satu vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA) dan sedang menyewa penyimpanan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) di Kelapa Gading untuk pengepakan Bansos.

Dalam pekerjaan Bansos Banpres, PT ALA mempunyai paket dalam jumlah besar dibandingkan perusahaan lain nan menjadi vendor pekerjaan Bansos banpres.

"Saat ini interogator sedang melakukan asset recovery (pemulihan aset) di perkara ini," kata Tessa.

Untuk mengusut kasus tersebut, tim interogator KPK pada Selasa (25/6) memanggil empat orang untuk diperiksa sebagai saksi, seperti PNS Kemensos Iskandar Zulkarnaen, dan Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Rizki Maulana.

Saksi lainnya adalah Kasubdit Penanganan Bencana Sosial & Politik Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Victorius Saut Hamonangan, dan Sales Manager CV Pasific Harvest Anang Kurniawan.

(pop/chri)