KPK Persilakan Kaesang dan Bobby Beri Data Dugaan Gratifikasi Jet

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mempersilakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk memberi info nan mengenai dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

"Seandainya kerabat K maupun kerabat DN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website gol.kpk.go.id, dipersilakan," ujar Tessa dalam konvensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (10/9) dikutip dari Antara.

Pemberian info tersebut, lanjut dia, tidak menghentikan proses nan sedang berjalan di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM) KPK.

Tessa menegaskan bahwa saat ini pengusutan gratifikasi Kaesang dan Bobby Nasution sudah tidak ditangani oleh Direktorat Gratifikasi. Pengusutan kedua laporan tersebut berjalan di Direktorat PLPM.

"Direktorat Gratifikasi hanya mendukung dengan bahan-bahan nan sudah pernah dikumpulkan ke Direktorat PLPM," ucap Tessa.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun pada hari Rabu (28/8) melaporkan Kaesang ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam corak akomodasi jet pribadi.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya mempunyai kewenangan dalam mengusut Ketua PSI sekaligus putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengenai dengan dugaan gratifikasi atas penggunaan akomodasi pesawat jet pribadi.

"Kita kudu memandang Kaesang kaitannya dengan penyelenggaraan negara, gitu. Ada keluarganya," kata Nawawi usai menghadiri rapat kerja berbareng Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Nawawi menegaskan bahwa sosok Kaesang tidak bisa dilihat perseorangan secara individual belaka.

"Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah ... , apa? Bisa dilanjutin gitu, 'kan? Sudah dipahami. Jadi, kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal nan seperti itu," ujarnya.

Ia menepis dugaan nan menyebut bahwa Kaesang bukan pejabat publik sehingga tak layak dimintai penjelasan soal dugaan gratifikasi karena bisa terdapat perdagangan pengaruh nan termasuk jenis korupsi di dalamnya.

"Tidak seperti itu, kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan nan diperoleh oleh nan berkepentingan itu tidak mengenai dengan kedudukan nan barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tutur Nawawi.

(Antara/fra)

[Gambas:Video CNN]