KPK Sebut Tata Kelola Pelabuhan Semrawut: Ada 16 Lembaga Tanpa Komando

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tumpang tindih dan ketiadaan lembaga nan memimpin komando menjadi penyebab kesemrawutan tata kelola pelabuhan di Indonesia.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan perbaikan tata kelola pelabuhan menjadi salah satu konsentrasi nan dikerjakan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pahala menjadi Koordinator Pelaksana Stranas PK.

Saat tindakan mulai melangkah pada 2021, setidaknya terdapat 16 lembaga nan terlibat dalam pengelolaan pelabuhan. Pahala menyatakan situasi menjadi kacau lantaran tidak ada lembaga nan menjadi penentu keputusan alias kebijakan di pelabuhan.

"Mulai dari 2021 kita lakukan rencana tindakan dan nan kita kaget di pelabuhan ada 16 lembaga nan main di situ dan tidak ada komandannya," ujar Pahala dalam obrolan di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/7).

Pahala lantas membandingkan kondisi pelabuhan di RI dengan negara-negara lain. Menurutnya, di sejumlah negara lain ada otoritas pelabuhan alias port authority nan menentukan kebijakan.

"Port authority nan menentukan untuk kapal sandar, peralatan keluar segala macam, dia nan menentukan. nan lainnya ada di belakang," kata Pahala.

"Jadi, Indonesia itu enggak ada port authority. Semua 16 lembaga ada, di situ penyakitnya," sambungnya.

Atas pelbagai persoalan tersebut, Pahala menuturkan langkah pertama nan dilakukan Stranas PK dalam memperbaiki tata kelola pelabuhan adalah membenahi koordinasi.

Langkah berikutnya adalah penerapan digitalisasi nan bakal membikin segala pergerakan di pelabuhan dapat diawasi dengan baik.

"Sekarang pergerakan peralatan di 264 pelabuhan dan 2.000 pelabuhan swasta paling enggak kita bisa monitor kuantitasnya apa. Paling enggak negara ini makin baik lah," katanya.

Selain itu, Stranas PK mendorong kesetaraan kesejahteraan para pegawai 16 lembaga nan terlibat dalam tata kelola pelabuhan. Sebab, saat ini, baru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan saja nan tunjangan kinerjanya mencapai 100 persen.

Pahala berambisi tata kelola pelabuhan bisa semakin baik dengan perbaikan kesejahteraan para pegawai 16 lembaga tersebut.

"Hanya Bea Cukai nan tukinnya 100 persen, nan lainnya belum ada 100 persen. Jadi, dia (Bea Cukai) jika 24 jam disuruh nongkrong siap, nan lainnya jam 4 pulang lantaran belum (tukin 100 persen)," kata Pahala.

"Kita sudah usulkan ke Kementerian PAN-RB agar 16 lembaga nan di sini (pelabuhan) jika dia ASN paling enggak tunjangan keahlian (tukin), jangan tukin kelembagaan, tetapi tukin sektor pelabuhan semuanya sama. Dari Kemenkes, Imigrasi, karantina paling enggak tunjangan kinerjanya sama," ujarnya.

Pahala memandang pembenahan pelabuhan setidaknya melibatkan 16 lembaga termasuk swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga pemerintah. Oleh lantaran itu, kegunaan koordinasi di pelabuhan menjadi penting.

Agenda obrolan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia.

Stranas PK diisi oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) nan terdiri dari menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian perencanaan pembangunan nasional, menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian dalam negeri, menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian aparatur negara, kepala lembaga non-struktural nan menyelenggarakan support kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan rumor strategis, serta unsur ketua KPK.

Timnas PK berkuasa menyusun langkah kebijakan penyelesaian persoalan dan halangan penyelenggaraan Aksi PK. Dalam melaksanakan kewenangannya, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya nan terkait.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]