KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi di DJKA Kemenhub

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga orang tersangka kasus dugaan suap mengenai dengan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) kelas 1 jawa bagian tengah (saat ini dikenal BTP Semarang) dan penerimaan gratifikasi kasus DJKA Kemenhub.

Tiga tersangka tersebut adalah Hardho selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) untuk paket peningkatan jalur Ka R.33 menjadi R.54 Km76+400 s/d Km82+000 antara Lampegan-Cianjur (MYC) tahun 2022-2023.

Kemudian Edi Purnomo selaku Ketua Pokja pengadaan untuk pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatra tahun anggaran 2022.

Serta Budi Prasetiyo selaku Ketua Pokja pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan jalur dobel KA Elevated antara Solo Balapan-Kadipiro Km104+900 s/d Km106+900 (JGSS.4) (MYC) tahun 2022-2024.

"Bahwa tersangka H, tersangka EP, tersangka BP bakal ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam bertemu pers di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11) malam.

Penahanan dilakukan setelah tim interogator rampung memeriksa para tersangka. Satu tersangka lain atas nama Dheky Martin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum dilakukan penahanan lantaran tidak menghadiri pemeriksaan hari ini dengan argumen sedang sakit.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap oleh Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto kepada PPK di lingkungan BTP Semarang ialah Bernard Hasibuan bersama-sama Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Kelas 1 Semarang.

Konstruksi kasus tersangka Hardho

Hardho merupakan Ketua Pokja untuk paket peningkatan jalur Ka R.33 menjadi R.54 Km76+400 s/d Km82+000 antara Lampegan-Cianjur (MYC) tahun 2022-2023. Selain itu, dia juga menjadi Pokja paket pekerjaan lain di Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Syntho Pirjani Hutabarat (terpidana nan telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan) datang menemui H dan berkoordinasi mengenai pengarahan dari mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi untuk pengaturan pemenangan alias plotting pemenang penyedia jasa pada lelang pekerjaan Lampegan-Cianjur dengan memberikan sebuah kertas berisi catatan tangan dari Syntho nan berisi rincian pengaturan pemenangan penyedia jasa tertentu untuk pekerjaan lampegan Cianjur.

"Bahwa pengaturan nan dilakukan oleh tersangka H dan Pokja dilakukan melalui pertemuan dengan calon penyedia jasa di apartemen wilayah Bendungan Hilir di antaranya untuk memenangkan PT RRY (Rinenggo Ria Raya) milik kerabat Drs (Dion Renato Sugiarto," tutur Asep.

"Atas perbantuan pengaturan lelang, Pokja mendapatkan fee alias tanggungjawab dari kerabat Drs sekurang-kurangnya sebesar Rp321.000.000,00," lanjut dia.

Tersangka H disebut juga menerima sejumlah penerimaan lain sekitar Rp670 juta.

Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a alias huruf b alias Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Edi Purnomo

EP merupakan Ketua Pokja pengadaan untuk pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022.

Selain itu, EP juga masuk ke dalam Pokja paket pekerjaan lainnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti di Sumatera, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mantan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Fadliansyah (telah divonis dengan empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan) memerintahkan EP untuk pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022 agar dimenangkan PT KA Properti Manajemen.

Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT KAI (BUMN) nan mendapat paket pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022 pada saat Fadliansyah menjadi PPK.

EP diduga menerima fee sebesar Rp140 juta mengenai dengan paket pekerjaan tersebut. Ia diduga juga menerima sekitar Rp285 juta dari paket pekerjaan lain.

Tersangka Budi Prasetiyo

BP merupakan Ketua Pokja pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan jakur dobel KA Elevated antara Solo Balapan-Kadipiro Km104+900 s/d Km106+900 (JGSS.4) (MYC) tahun 2022-2024 dan paket pekerjaan lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang.

Pokja mendapatkan fee dari Dion Renato sebesar 0,5 persen dari nilai perjanjian setelah dipotong pajak alias kurang lebih sebesar Rp800.000.000,00. BP menerima Rp100 juta.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]