KPK Temukan Pungli ke Wisatawan di Raja Ampat Rp50 Juta per Hari

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat info mengenai praktik pungutan liar (pungli) kepada visitor saat melakukan giat di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pungli tersebut dilakukan oleh oknum masyarakat kepada visitor hotel. Setiap kali kapal visitor menuju letak diving, oknum masyarakat meminta Rp100 ribu sampai Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," ujar Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Kemudian, pungli berupa pembayaran tanah nan ditagih oknum masyarakat kepada hotel nan berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan izin mengenai pengelolaan sampah hotel.

Dian mengatakan KPK terus mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk segera menyelesaikan persoalan di atas dengan berkoordinasi kepada abdi negara penegak norma dan masyarakat setempat.

Tim kerjasama Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Korsup Wilayah V KPK turut melakukan pendampingan pemerintah wilayah (pemda) untuk penertiban pajak dan retribusi demi menyelamatkan kas daerah.

Dian menegaskan penertiban itu kudu dilakukan secara masif agar tidak timbul lubang besar pada pendapatan original wilayah (PAD).

"Kita lakukan pendampingan lapangan dari pulau ke pulau di Raja Ampat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban pajak daerah, sekaligus memastikan sistem pemungutan oleh pemda," kata Dian saat mengunjungi salah satu hotel penunggak pajak di Pulau Mansuar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, PAD Kabupaten Raja Ampat baru mencapai 4,15 persen dengan nilai pajak dan retribusi nan tidak lebih dari 1,08 persen di tahun 2023.

Mengatasi persoalan itu, Dian mengatakan pihaknya melakukan pendampingan pada kedua sisi krusial ialah pemda dan swasta. Dian menambahkan, KPK bakal memastikan pemda menerapkan sistem pemungutan pajak dan retribusi nan efektif dan akuntabel, meliputi penggunaan sistem nan transparan, terintegrasi, dan minim celah korupsi.

"Upaya pencegahan kebocoran pajak ini krusial untuk memaksimalkan penerimaan pajak wilayah dan mencegah potensi kerugian negara. Tentunya perlu pengawasan agar tidak ada lagi potensi kebocoran pajak daerah, baik melalui sistem gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data. Namun, di sisi lain pelaku upaya juga kami lihat mengenai tanggungjawab pajaknya," tutur Dian.

Sebelumnya, dengan menempuh perjalanan laut dengan kapal, selama 5 jam tim kerjasama Korsup Wilayah V KPK melakukan pendampingan pada pemda untuk mengunjungi empat hotel nan bermasalah. Empat hotel tersebut bertempat di tiga pulau berbeda, ialah Pulau Urai, Pulau Gam, dan Pulau Mansuar.

Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menunjukkan tetap ada tiga depot air minum, empat restoran, serta dua hotel lain nan bermasalah dengan pajak dan retribusi di Kabupaten Raja Ampat. Bahkan, nilainya mencapai Rp220,5 juta untuk pajak hotel dan Rp43 juta untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Saat melakukan pendampingan, kami juga mendengar masukan dan masalah dari sisi pelaku usahanya sehingga bisa diketahui apa hambatan nan dihadapi di swasta dan pemda," jelas Dian.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Yusuf Salim menjelaskan dengan pendampingan dari KPK, pemda dan swasta langsung berbenah terhadap kewajibannya. Kata dia, KPK juga bisa memberikan kepercayaan pada swasta untuk mendorong pembayaran pajak secara berkala.

"Pihak pelaku upaya alias swasta jadi memandang bahwa kami juga diawasi oleh lembaga lain, sehingga kehadiran KPK ini bisa mendorong optimasi pajak dan retribusi wilayah nan lebih efektif," ucap Yusuf.

"Kami juga mengakui jika pemda belum memaksimalkan sumber daya alam di Papua Barat Daya ini sehingga memicu pelaku upaya abai," sambungnya.

Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya bakal terus melakukan perbaikan di Kabupaten Raja Ampat agar tidak terjadi lagi potential loss terhadap PAD alias pajak dan retribusi wilayah dengan nilai kerugian nan lebih besar.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]