KPU Bali Gagas Kampanye Pilkada di Denpasar dan Badung Tanpa Baliho

Denpasar, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengusulkan pendapat agar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung bakal menjadi percontohan gelaran kampanye tanpa iklan pada Pilkada serentak 2024 ini.

Oleh lantaran itu, KPU Bali pun melakukan komunikasi dengan para pemimpin partai politik di Bali untuk 'menggolkan' pendapat tersebut. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan jika disetujui oleh para ketua parpol di Pulau Dewata, pihaknya juga bakal mempersiapkan hukuman bagi pelanggaran nan mungkin terjadi saat kampanye nanti.

"Jadi kita bakal membikin kesepakatan saja di internal. Tapi kesepakatan nan berisi sanksi. Sanksi, misalnya setiap pelanggaran bakal kita turunkan oleh Satpol PP atas rekomendasi Bawaslu dan diperintahkan oleh KPU untuk menurunkan iklan oleh Satpol PP," kata dia saat konvensi pers di Denpasar, Bali, Kamis (18/7).

"Kalau dia pasang langsung kita catat, siapa nan melakukan pelanggaran bakal kita umumkan di koran. Supaya masyarakat tau, bahwa ini adalah pelanggar-pelanggar kesepakatan itu dan itupun jika mereka (parpol) mau. Tapi saya merasakan auranya kayaknya semua pemimpin-pemimpin nan sekarang ini menjaga Bali, inginnya gitu," imbuhnya.

Ada sembilan kabupaten/kota dan pemilihan gubernur di Bali pada gelaran pilkada serentak 2024.

Lidartawan menerangkan pendapat kampanye tanpa iklan itu ditujukan untuk menjaga alam Bali. Pasalnya, kata dia, saat ini tetap banyak sampah iklan dan lainnya nan menumpuk usai Pemilu 2024 sebelumnya. Selain itu, Lidartawan menegaskan tugas semua untuk menyadarkan perihal untuk menjaga alam Bali.

"Kan bakal dibuktikan nanti, kita nan kudu gimana caranya menyadarkan penduduk kita jangan memilih pemimpin nan merusak alam Bali, saya cuman mau itu," kata dia.

Lidartawan lalu mengatakan Denpasar dan Badung digagas pihaknya untuk jadi percontohan kampanye tanpa baliho, lantaran dua wilayah tersebut sudah mempunyai prasarana nan cukup. 

"Karena infrastrukturnya [Denpasar dan Badung] memenuhi. Misalnya videotron sudah ada dan kami tidak bakal menghilangkan support kami untuk mensosialisasikan calon tetapi mengalihkan ke tempat lain jadi balihonya dikurangi kita, videotron-nya ditambah dan lain sebagainya," ujar Lidartawan.

"Karena kita mau betul memecahkan masalah, bukan menambah masalah lagi. Bayangkan saja jika rata-rata dua saja calonnya jika per desa dia pasang tidak mungkin dua (baliho) itu bisa ke banjar dan gang-gang-nya itu berapa sampahnya," lanjutnya.

Selain itu, dua wilayah ini sepanjang pantauannya nan paling banyak memasang iklan dan perangkat peraga kampanye lainnya nan menimbulkan sampah. Selain itu tingkat kemelekan digital hingga kepemilikan gadget di Denpasar dan Badung juga sudah cukup bagus sehingga bisa ditunjang kampanye via media sosial.

"Yang paling banyak (pasang baliho) di Denpasar-Badung. Mungkin lantaran konstituennya banyak uangnya, pasang-pasang banyak, mudah-mudahan dengan berkurangnya di sini berkurang juga sampahnya," katanya.

"Yang berikutnya adalah lantaran kita tau, lantaran tingkat pemilih di Denpasar dan Badung mungkin sudah cukup bagus dan nyaris semua sudah mengenal gadget dan lain sebagainya, saya pikir itu sebagai acuan," ujar Lidartawan.

Ia juga mencontohkan, sisa sampah dari baliho, spanduk, umbul-umbul kampanye di Pemilu 2024 nan lampau salah satunya di Kabupaten Buleleng, Bali, sekitar satu ton dan menumpuk di Kantor Satpol PP belum di wilayah lainnya.

"Saya belum bisa hitung lantaran semua ada di masing-masing Satpol PP. Silakan aja dicek di sana berapa sudah sampahnya. Kalau saya hitung-hitung mungkin di Buleleng nan saya lihat di Satpol PP Buleleng nyaris satu ton," ujarnya.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]