Kubu Anindya Ungkit Keterlibatan Jokowi dalam Munas Kadin 2021, Ini Kronologinya

TEMPO.CO, Jakarta - Formatur terpilih Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia jenis Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 nan juga pendukung Anindya Bakrie, Mulyadi Jayabaya mengungkit kembali soal adanya kombinasi tangan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tiga tahun lalu. Ia menyebut ada andil istana dalam terpilihnya Arsjad Rasjid kala itu, termasuk juga keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN).

Arsjad Rasjid saat itu terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Periode 2021-2026 melalui proses musyawarah untuk mufakat. Ketua Umum Kadin kala itu, Rosan P. Roeslani mengatakan telah ada kesepakatan untuk menjadikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin untuk dibawa ke Munas Kadin Indonesia pada 30 Juni - 1 Juli 2021. "Yang satu jadi Ketua Dewan Pertimbangan ialah Pak Anindya Bakrie, nan satu Ketua Umum Kadin Indonesia rencananya itu Pak Arsjad Rasjid," kata Rosan usai berjumpa dengan Jokowi di Istana Negara, seperti dikutip Tempo, 29 Juni 2021.

Polemik Penundaan dan Perubahan Lokasi Munas Kadin 2021 

Pelaksanaan Munas Kadin 2021 saat itu banyak menimbulkan polemik. Mulanya, Munas Kadin bakal digelar di Bali pada 2-4 Jun. Namun penyelenggaraan mundur hingga 30 Juni. Lokasi munas pun juga dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini disinyalir merupakan pedoman pendukung Arsjad Rasjid.

Pemindahan ini diduga merupakan permintaan langsung dari pemerintah nan disampaikan kepada Rosan sekitar akhir Mei 2021. Rosan juga membenarkan adanya petunjuk tersebut. Namun, dia menyebut  instruksi pemerintah tersebut berangkaian dengan kondisi penyebaran Covid-19 nan meningkat pasca-Idul Fitri.

Kepastian penundaan dan pemindahan letak ini sendiri diungkapkan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII, Adisatrya Sulisto pada 31 Mei 2021. Senada dengan Rosan, Adi juga menyebut penundaan dan pemindahan letak munas berangkaian dengan lonjakan kasus Covid-19. Bahkan, peserta munas sendiri juga bakal dibatasi dan hanya dihadiri sekitar 300 orang.

“Kami sudah koordinasi internal, dengan pertimbangan rumor kesehatan dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, sehingga memang kudu beranjak letak dan waktu pelaksanaannya. Keputusan mengenai perihal ini sudah ditetapkan,” kata Adi seperti dikutip Tempo, 1 Juni 2021.

Pada 25 Mei 2021, Pemerintah lewat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo juga membantah adanya intervensi dalam pemilihan Kadin. Ia menegaskan bahwa Jokowi berkarakter netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. “Enggak lah, sesuai sistem nan ada saja,” ujar Heru seperti dikutip Tempo, 28 Mei 2021

Rencana perubahan letak munas ini kemudian ditentang oleh Kubu Anindya Bakrie. Mereka cemas penyelenggaraan munas di Kendari bakal berhujung ricuh. Ketua Kadin Yogyakarta kala itu, Wawan Hermawan apalagi mengusulkan agar munas sudah direncanakan digelar di Kendari agar dilakukan di Yogyakarta saja.

Iklan

Belakangan, kubu Anindya Bakrie lainnya juga meminta agenda munas pada akhir Juni tersebut agar kembali ditunda. Permintaan penundaan tersebut disampaikan kepada Ketua Kadin Rosan, Kaplori, hingga Presiden Jokowi. “Semua pendukung Pak Anin (Anindya Bakrie) minta munasnya ditunda,” ujar Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto kepada Tempo.

Dugaan Intervensi BIN dalam Munas Kadin 2021

Tudingan soal adanya main mata BIN dalam agenda munas bermulai dari berita beberapa personil BIN nan berjumpa dengan pengurus Kadin. Pertemuan ini diduga berangkaian dengan agenda munas. Ajakan pertemuan ini tampak dari isi pesan instan salah satu personil BIN kepada salah satu petinggi Kadin.

Berdasarkan info nan diperoleh, saat itu dua orang sumber Tempo nan masing-masing merupakan petinggi Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia menyebut telah acapkali memperoleh pesan dari personil BIN. Bukti-bukti pesan nan ditunjukkan tersebut berisi dorongan agar Kadin mengundurkan agenda munas hingga mempengaruhi support ke salah satu calon.

Seorang sumber di lingkaran petinggi Kadin nan pernah memperoleh pesan dari intelijen apalagi mengatakan personil BIN sudah tiga hingga empat kali bersemuka dengan salah satu panitia munas. Selain itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara juga membenarkan perihal pertemuannya dengan personil BIN untuk membahas Munas Kadin. “Kami biasa lah berhubungan, berinteraksi dengan seluruh kepentingan. Karena perhelatan besar, mereka kan juga punya tugas,” ujar Ivan pada Tempo kala itu.

BIN sendiri menampik adanya dugaan intervensi tersebut. Juru bicara Badan Intelijen Negara alias BIN, Wawan Hari Purwanto memastikan tidak ada perintah bagi BIN untuk mencampuri agenda internal Kadin. Wawan menyebut BIN bakal mendukung siapapun kandidat nan terpilih. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua melangkah biasa,” ujar Wawan.

Fransisca Christy Rosana, Caesar Akbar, dan Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Akademikus Nilai Ada Perampasan Pulau Indonesia Lewat Penambangan Sedimentasi Pasir Laut