KY: Anggaran Dipotong Berdampak Pelayanan dan Penegakan Kode Etik Hakim

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengatakan pelayanan publik dan upaya penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di KY bakal terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan akibat dalam rencana dan sasaran penyelenggaraan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH," kata Siti dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Siti mengatakan KY bakal tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran nan dicanangkan pemerintah dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan perkantoran dan kebutuhan penyelenggaraan tugas lembaga.

Akan tetapi, Siti meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali nilai efisiensi nan diberikan pemerintah kepada KY.

Di sisi lain, Siti mengatakan anggaran KY bakal terkena efisiensi anggaran sebesar Rp74 miliar dari nan semula bakal dipangkas Rp100 miliar.

Ia menjelaskan pengurangan pemotongan anggaran itu berasas rekonstruksi anggaran kementerian lembaga per 11 Februari kemarin.

Oleh lantaran itu, kata dia, pagu efektif KY pada 2025 bakal berkurang menjadi Rp109 miliar dari Rp184 miliar.

Presiden Prabowo tengah berupaya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 nan diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo mau APBN tahun ini irit Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos shopping nan kudu dihemat ketua di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Dalam sambutan pada aktivitas Muslimat NU di Surabaya, Prabowo dengan tegas menuding ada 'raja kecil' nan tak mau terjadi pemotongan alias efisiensi anggaran itu.

[Gambas:Video CNN]

Padahal, kata Prabowo, keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas nan salah satunya adalah untuk memberi makan anak-anak. Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tengah menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai realisasi dari janji kampanye saat Pilpres 2024.

"Ada nan melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau irit uang. Uang itu untuk rakyat," kata Prabowo di pidatonya dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyindir pihak nan selama ini kerap menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok dinas.

(mab/kid)