Lautan Massa Gelar Aksi 'Selamatkan Demokrasi' di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ratusan masyarakat sipil menggelar tindakan buntut rencana pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/8).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, masa tindakan mulai berdatangan pukul 10.10 WIB. Massa tindakan itu terdiri dari mahasiswa, seniman hingga akademisi dan pembimbing besar dari beragam kampus.

Mereka datang dengan menggaungkan, "Selamatkan Demokrasi!".

Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan kritik serta seruan mengenai demokrasi.

"Demokrasi di Titik Nadir" salah satu poster nan dibawa oleh masa aksi. Kemudian, ada juga nan bertuliskan, "Save MK, Jangan Begal Konstitusi."

Massa tindakan pun satu per satu bergantian berorasi. Mereka menyerukan agar putusan MK dipatuhi.

Sebelumnya, sejumlah komponen masyarakat berencana menggelar tindakan demonstrasi di beragam wilayah pada Kamis hari ini.

Aksi ini buntut sikap pemerintah dan DPR nan telah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Baleg DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama mengenai perubahan syarat periode pemisah pencalonan pilkada dari jalur partai hanya bertindak untuk partai nan tidak punya bangku di DPRD.

Partai nan punya bangku di DPRD tetap kudu memenuhi syarat 20 persen bangku DPRD alias 25 persen bunyi pemilu sebelumnya.

Kemudian soal pemisah usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengangkat putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, pemisah usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih

Hari ini,DPR bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam Rapat Paripurna besok. Badan Legislasi (Baleg) bakal membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin nan disepakati seluruh fraksi, selain PDIP

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyebut bakal ada ribuan pekerja dan nelayan nan bakal turun ke jalan. Mereka mendesak DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala wilayah dengan mengesahkan RUU Pilkada

Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku bakal turun ke depan DPR melakukan perihal serupa.

(yla/gil)

[Gambas:Video CNN]