LBH Bali: Pelapor Khusus PBB Diadang Masuk Diskusi PWF

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mengungkapkan Pelapor Khusus PBB untuk kewenangan atas air dan sanitasi alias UN Special Rapporteur on The Rights to Water and Sanitation Pedro Arrojo Agudo diadang saat hendak menghadiri agenda People's Water Forum (PWF) di Denpasar, Bali, Selasa (21/5) kemarin.

PWF merupakan forum tandingan nan diprakarsai masyarakat sipil untuk mengimbangi wacana dalam World Water Forum (WWF).

Perwakilan LBH Bali Ignatius Rhadite menuturkan Pedro Arrojo datang ke agenda PWF berasas undangan dari panitia. Maksud kehadiran dia adalah untuk mendengar dan menampung cerita-cerita dari para korban pelanggaran kewenangan atas air.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi, kemudian, begitu sampai di depan tempat venue, nan berkepentingan diadang oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), kemudian oleh intel kepolisian, dan juga Satpol PP," ujar Rhadite kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/5).

Rhadite menjelaskan larangan tersebut berbekal imbauan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali nan menyerukan tidak ada aktivitas alias aktivitas lain selama World Water Forum (WWF) berlangsung.

"Mereka melarang masuk nan berkepentingan lantaran argumen ada imbauan dari Pj Gubernur nan menyatakan bahwasannya selama WWF berjalan tidak boleh ada agenda-agenda nan dilakukan. Nah, tentu kami sayangkan padahal itu kewenangan masyarakat dan nan berkepentingan memang secara legal untuk datang," ucap Rhadite.

Menurut dia, peristiwa di Bali merupakan kali pertama PWF tidak melangkah sebagaimana mestinya. Kata Rhadite, perhelatan PWF di beberapa negara sebelumnya nan sudah dilakukan belasan kali tidak pernah ada hambatan, gangguan, apalagi intimidasi.

"Jadi, pascaitu, ya, nan berkepentingan memilih untuk mundur tapi bakal tetap mempertimbangkan soal gimana adanya pelanggaran demokrasi, pelanggaran HAM nan terjadi pada dirinya," ungkap Rhadite.

Sebelum ini, agenda PWF nan diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil internasional dibubarkan oleh Ormas PGN. Agenda PWF sedianya digelar dengan maksud untuk membahas keadilan atas air bagi masyarakat.

Mantan pengadil konstitusi nan sekarang menjabat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna juga diadang untuk masuk agenda obrolan tersebut.

Polisi belum berkomentar tentang peristiwa pengadangan Pedro Arrojo. Namun, Polda Bali telah buka bunyi mengenai kejadian pembubaran PWF.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengaku belum mengetahui masalah pembubaran agenda PWF tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian mengenai pembubaran itu.

"Intinya Polda Bali tidak mengetahui ada aktivitas nan dilakukan di hotel tersebut dan juga rencana pihak-pihak nan melarang alias menghentikan aktivitas tersebut," kata Jansen, Senin (20/5).

Jansen menyebut golongan aktivis PWF tidak mematuhi patokan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Tidak ada pemberitahuan sebagaimana patokan tersebut, apalagi condong aktivitas diam-diam disebar melalui medsos," katanya.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional