Legislator Demokrat dan PKS Dorong Pansus Mark Up Harga Impor Beras

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IV Fraksi Demokrat dan PKS turut mendukung pembentukan panitia unik (Pansus) mendalami dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mendorong pembentukan Pansus jika diduga terdapat mark up nilai pembelian beras.

"Pansus setuju jika memang kuat dugaan mark up nilai pembelian [beras]," kata Suhardi ketika dikonfirmasi, Selasa (9/7).

Ia menduga murahnya nilai beras nan diimpor ke Indonesia itu merupakan stok milik negara produsen beras nan telah lama tersimpan di gudang. Dengan begitu, kualitas beras itu pun telah menurun dan mempunyai cita rasa nan kurang enak.

"Sehingga rasanya kurang lezat lantaran beras stok enam bulan ke atas," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus skandal mark up impor beras Bulog.

Ia menilai pembentukan pansus diperlukan guna mendalami kebenaran dugaan mark up impor beras nan menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi itu.

"Sangat mendukung usulan [Pansus skandal mark up impor beras] tersebut," ucap dia.

Andi menyatakan jika dugaan mark up impor beras itu betul perihal itu sangatlah melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan juga mendorong pembentukan pansus.

"Iya kelak kita usulkan dan dorong," kata Daniel.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK atas dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Laporan itu dilayangkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada Rabu (3/7). Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog sebagai pihak nan paling bertanggung jawab mengenai persoalan itu.

Hari menyebut dua lembaga nan bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga, sehingga menyebabkan selisih nilai beras impor nan sangat signifikan.

"Ada dugaan korupsi nan dilakukan oleh Bapanas dan Bulog lantaran menurut kajian kami dan hasil investigasi ada dugaan mark up nan dilakukan oleh dua lembaga tersebut mengenai masalah impor beras," ujar Hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Perum Bulog pun sudah buka bunyi soal itu. Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan saat kondisi tertentu, demurrage adalah perihal nan tak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor.

Bulog sejatinya sudah berupaya meminimumkan biaya demurrage. Biaya itu juga sepenuhnya menjadi bagian kalkulasi pembiayaan perusahaan pengimpor dan pengekspor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin lantaran hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada lantaran hari libur, dan lain sebagainya. Dalam mitigasi resiko importasi, demurrage itu biaya nan sudah kudu diperhitungkan dalam aktivitas ekspor impor," ujarnya.

(mab/DAL)

[Gambas:Video CNN]