LSM Beri Setumpuk Catatan Buat Sirekap di Pilkada 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) berbareng International IDEA memberikan pertimbangan dan rekomendasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut bermaksud agar persoalan nan terjadi dalam Pilpres kemarin tidak terulang kembali.

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menyatakan sekalipun banyak evaluasi, Sirekap tetap kudu digunakan untuk Pilkada November mendatang.

"Merupakan tugas sebetulnya dari KPU, coba dicek di dalam PKPU-nya, bahwa Sirekap itu ya digunakan bukan ditutup. Sirekap itu nan membantu perangkat bantu untuk proses rekap berjenjang," ujar Hadar dalam agenda diskusi, Sabtu (6/7).

"Jadi, untuk mengecek apakah rekap-rekap manual nan disusun berbareng itu sesuai alias tidak. Ya, jika toh ada kekeliruan dikoreksi," lanjut dia.

Hadar menjelaskan Sirekap sebagai perangkat bantu untuk mempermudah dan mempercepat rekapitulasi bunyi hasil pemilu, sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. Menurut dia, Sirekap belum melangkah maksimal dalam menjalankan kegunaan tersebut.

Hadar memaparkan sejumlah persoalan umum Sirekap dalam pemilihan kemarin. Mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nan kesulitan dalam membuka aplikasi Sirekap di gawai dan kesulitan mengirim info hasil foto blangko C di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kemudian, kesalahan pembacaan alias pemindaian info angka-angka perolehan bunyi nan tertera di dalam blangko C menjadi info digital nan berujung kontroversi dengan narasi ada dugaan penggelembungan bunyi dalam Sirekap.

Lalu, Sirekap lamban dalam mempublikasikan seluruh info blangko C hasil di TPS dalam website publikasi sampai tanggal 26 Maret 2024 alias enam hari setelah pengumuman hasil pleno rekapitulasi bunyi nasional. Sirekap hanya mempublikasikan 648.974 blangko C Hasil PWPP (Pemilu Presiden).

"Sistem pengiriman, penyimpanan, dan publikasi info diduga menjadi persoalan utama dalam penggunaan Sirekap di Pemilu 2024," ucap Hadar.

Sementara itu, Ahli Teknologi dan JagaSuara2024 memberi sejumlah rekomendasi.

Pada Sirekap Mobile, terdapat empat masukan. Rinciannya, penyelenggaraan Bimtek kudu lebih intensif dan lebih awal bagi petugas KPPS; memberi kewenangan KPPS untuk memperbaiki info bunyi pasangan calon; mengalihkan pengolahan Optical Character Recognition (OCR) dari server ke perangkat Android; dan perbaikan kecermatan kegunaan OCR.

OCR merupakan teknologi untuk mengekstrak teks dari gambar.

Dalam verifikasi data, terdapat satu rekomendasi ialah sistem kudu dapat mendeteksi kejanggalan pada data.

Selanjutnya, pada proses perbaikan data, rekomendasi nan diberikan kepada KPU adalah agar menyiapkan proses untuk perbaikan info berasas hasil rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. KPU disarankan juga untuk membuka kanal di laman TPS guna penerimaan laporan kesalahan dari masyarakat.

Reza menjelaskan rekomendasi berikutnya adalah melibatkan masyarakat dalam perancangan dan pengetesan Sirekap serta menguatkan keberadaan Sirekap melalui peraturan alias perundangan.

"KPU kudu lebih terbuka di segala proses ini. Kalau bisa disampaikan ke publik, dipaparkan ke publik. Harapannya lebih banyak orang nan memandang dan memberi masukan sehingga semuanya bakal jadi lebih baik," ucap Reza.

(rhs/sfr)