TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo kondusif apalagi sampai lima tahun ke depan.
“Hasil model ekonomi nan dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.
Menurut dia, berasas kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah tetap dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan dugaan defisit anggaran mencapai 2,5 persen.
Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.
“Kita tetap bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada nan perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.
Untuk mendukung anggaran itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak nan perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada nan menunggak pajak.
Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya tidak mau berandai-andai biarkan kelak setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program nan baik,” katanya.
Waspada Utang Jatuh Tempo
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam obrolan publik pada Kamis, 4 Juli 2024, mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.
Ia menyebut berasas info Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.
Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu ialah dalam corak Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen.
Jumlah itu nyaris dua kali lipat dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 nan mencapai Rp424,29 triliun.
Iklan
“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah nan dahsyat menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam sebuah obrolan daring.
Berdasarkan info APBN Kita per April 2024 nan dirilis pada Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.
Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) alias berada di bawah pemisah kondusif 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Porsi utang itu terdiri dari surat berbobot negara sebesar 87,94 persen alias mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen alias Rp1.005 triliun.
Adapun kebanyakan utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.
IKN dan Makan Bergizi Gratis Sedot APBN
Majalah Tempo jenis 7 Juli 2024 menulis tentang Pembangunan IKN dan program makan siang cuma-cuma menelan biaya sangat besar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam empat bulan pertama 2024, realisasi APBN untuk IKN telah mencapai Rp5,5 triliun alias sekitar 13,7 persen dari pagu nan ditetapkan.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan untuk IKN sebesar Rp40 triliun. Namun, jika dihitung secara keseluruhan, anggaran negara nan mengucur ke proyek IKN sudah mencapai Rp72,5 triliun.
Adapun Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat mencatat total biaya nan terpakai untuk IKN nan menjadi kewenangan mereka senilai Rp79,8 triliun hingga 31 Mei 2024.
Menteri PUPOR Basuki Hadimuljono mengatakan, biaya terserap untuk 104 paket pekerjaan dengan 25 di antaranya telah selesai. “Ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan,” ujar Basuki beberapa waktu lalu.
Program makan bergizi, nan sebelumnya disebut makan siang gratis, juga memerlukan anggaran besar. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program secara bertahap.
Prabowo menargetkan makan dan susu cuma-cuma untuk 82,9 juta untuk anak mulai pra-sekolah sampai siswa SMA, serta ibu hamil. Rencananya tidak orang bakal menerima 200 mililiter susu.
ANTARA | TEMPO
Pilihan Editor Sudah Masuk Puncak Musim Kemarau tapi Hujan Deras Seharian, Ini Penjelasan BMKG