Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi alias Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah melaporkan rencana pembentukan family office kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Laporan itu disampaikan Luhut pada Ahad malam, 22 Juli 2024 setelah berjamu ke dua kota di Uni Emirat Arab, ialah Abu Dhabi dan Dubai.

“Saya baru kembali dari Abu Dhabi, sudah lapor Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi malam, masalah family office dan family business,” ujar Luhut dalam aktivitas peluncuran Simbara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.

Dari kunjungan ke kedua kota di Arab Saudi itu, Luhut mengaku mendapatkan pelajaran tentang pentingnya kepastian hukum. Kepada Jokowi, Luhut mengatakan kebijakan nan perlu diambil pemerintah untuk mendatangkan family ultrakaya ke Indonesia sangat sederhana. Kebijakan itu ialah meniru pengadilan arbitrase di Uni Emirat Arab, Singapura, dan Hong Kong.

Dalam pengadilan arbitrase, Luhut menjelaskan, pengadil merupakan pengadil internasional nan tersertifikasi. Bila pengadil itu telah mengambil sebuah putusan, terdakwa tidak bisa lagi mengusulkan banding. Sebab, kata dia, banding merupakan sumber pihak-pihak nan bentrok bakal bisa kembali bermain.

Bila pemerintah dapat menerapkan arbritase, Luhut menyebut, kepastian norma bakal terwujud di negeri ini. Dengan begitu, bakal banyak orang nan mau datang dan menanamkan uangnya di Indonesia.

Family office, Luhut menuturkan, tak hanya menguntungkan pengusaha asing nan berbisnis di dalam negeri. Dengan akomodasi itu, uang-uang pengusaha itu bakal masuk ke sistem finansial negara dan memperkuat persediaan devisa. “Dia kudu investasi dan investasi itu kudu dikasih pajak, hasilkan lapangan kerja, dan sebagainya,” kata dia.

Selanjutnya: Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan....

• 1
• 2
• Selanjutnya