Luhut Sebut PPN 12 Persen Bakal Diundur: Presiden Tak Ingin Tambah Beban Masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi soal polemik pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen nan bertindak pada 1 Januari 2025. Luhut mengatakan Presiden Prabowo tak mau menambah beban masyarakat. 

“Intinya presiden tak mau menambah beban masyarakat,” kata Luhut kepada awak media di area Kuningan Timur, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024. 

Selain itu, Luhut mengatakan penolakan masyarakat di sosial media lantaran belum mengetahui struktur dan sistem PPN 12 persen ini. Luhut menyebut pemerintah tetap bakal membahas soal rencana pertambahan pajak ini.  

“Karena orang belum tahu strukturnya,” kata dia.  

Meski demikian, dia menyebut keputusan soal PPN tetap menunggu pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Hampir pasti diundur,” kata Luhut.  

Luhut menyebut sebelum PPN itu dilaksanakan, pemerintah bakal memberikan stimulus ekonomi ke masyarakat satu hingga dua bulan sebelum PPN itu diterapkan. Dia menyebut pemerintah saat ini juga sedang menghitung besaran stimulus itu. 

“Sebelum itu jadi (PPN 12 Persen) kudu diberikan dulu stimulus ke ekonomi rakyat,” kata dia. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelumnya juga merespons soal rencana PPN 12 persen ini. Kadin meminta pemerintah meninjau ulang rencana itu. 

Luhut mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema support sosial (bansos) berupa subsidi listrik. Ia menyebut subsidi listrik ini sengaja diberikan lantaran untuk menghindari penyalahgunaan support dari negara. 

“Karena jika diberikan kelak ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata eks Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu. 

Luhut menyebut anggaran subsidi ini berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Dia mengatakan APBN tetap tersedia untuk subsidi sekitar ratusan triliun. 

"Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira tetap ada berapa ratus triliun nan bisa,” kata Luhut.