MA Bebaskan Konglomerat Medan Mujianto dari Korupsi Kredit Rp39 M

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bebas kepada Mujianto terpidana korupsi angsuran macet senilai Rp39,5 miliar salah satu bank BUMN di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tingkat peninjauan kembali (PK).

"Membebaskan terpidana Mujianto. Oleh lantaran itu, dari semua dakwaan penuntut umum," tulis isi putusan PK dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Rabu (18/9).

Putusan PK Nomor: 1102 PK/Pid.Sus/2024 dipimpin Hakim Ketua Desnayati menyatakan bahwa terpidana Mujianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut.

Mengadili mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan PK terpidana Mujianto tersebut, demikian putusan itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Membatalkan Putusan MA RI Nomor 2082 K/Pid.Sus/2023 tanggal 7 Juni 2023 tersebut," bunyi isi putusan.

Selain itu, putusan PK ini juga meminta agar memulihkan kewenangan terpidana Mujianto dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dengan memerintahkan terpidana dibebaskan seketika.

Sebelumnya, dalam putusan kasasi MA, Mujianto merupakan pengusaha properti di Kota Medan tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan divonis pidana penjara selama 9 tahun.

Selain pidana penjara, pengadil tunggal MA Surya Jaya menghukum Mujianto bayar denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan andaikan pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Mujianto juga dihukum bayar duit pengganti sebesar Rp13,4 miliar dengan ketentuan andaikan tidak bayar duit pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan norma tetap, kekayaan barang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi duit pengganti tersebut.

"Namun, andaikan tidak mempunyai kekayaan barang nan mencukupi untuk bayar duit pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun," isi putusan.

Perkara ini berasal dari Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman (berkas terpisah) seluas 13.680 meter persegi di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Seiring dengan waktu berjalan, PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) dengan Direktur Canakya Suman mengusulkan angsuran modal kerja angsuran bangunan angsuran yasa griya di bank pelat merah dengan plafon Rp39,5 miliar.

Pengajuan itu guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan nan menjadi angsuran macet dan diduga terdapat peristiwa pidana mengakibatkan kerugian finansial negara.

Dalam pencairan kredit, tidak sesuai dengan proses dan patokan nan bertindak atas persetujuan angsuran di perbankan akibat ditemukan peristiwa pidana mengakibatkan kerugian finansial negara Rp39,5 miliar.

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional