Ma'ruf Minta Kontrasepsi Usia Sekolah Dikonsultasikan ke Lembaga Agama

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta agar penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja nan diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 agar dikonsultasikan dengan lembaga keagamaan.

Ma'ruf menyadari kontroversi nan ditimbulkan oleh patokan tersebut. Oleh karenanya, dia menyarankan agar penyusunan beleid tak semata menimbang aspek kesehatan.

"Saya menyarankan agar mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga aspek keagamaannya," kata Ma'ruf di Bantul, DIY, Rabu (7/8).

Kata Ma'ruf, langkah ini demi meminimalisir terjadinya silang pendapat nan tentunya kontraproduktif. 

"Jadi saya minta itu kelak didalami, dirundingkan, dan didengarkan. Sehingga kelak kemudian bisa gimana pelaksanaannya agar tidak terjadi benturan-benturan," ujarnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terutama Pasal 103 ayat 4 menuai kegaduhan lantaran dianggap melegalkan hubungan seksual usia dini.

PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan nan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo salah satunya mengatur penyediaan perangkat kontrasepsi untuk pelajar.

Aturan tersebut dituang dalam pasal 103 nan merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyediaan perangkat kontrasepsi bukan untuk pelajar, melainkan untuk usia sekolah.

"Sebenarnya ini (alat kontrasepsi) diarahkan untuk usia sekolah, bukan buat pelajar," kata Budi di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Budi mengatakan di beberapa wilayah tetap banyak masyarakat dengan usia sekolah nan menikah. Oleh lantaran itu, pemerintah menargetkan mereka untuk diberikan perangkat kontrasepsi.

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]