Manufaktur Tertekan, Kementerian Keuangan Sebut Peluang Ekspor Penghiliran RI Masih Kuat

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan kesempatan ekspor manufaktur Indonesia tetap cukup kuat. Hal ini dia paparkan merespons info Purchasing Manager’s Index (PMI) nan tetap pada level kontraksi.

Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mencatat Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September tetap ambruk ke area kontraksi ialah level 49,2. Melemahnya ekspor dan konsumsi domestik jadi pemicunya. Namun Febri optimistis kesempatan ekspor tetap baik. “Terutama hasil hilirisasi,” ujarnya lewat keterangan resmi dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.

Hal ini, menurut dia mulai terlihat dari tren kenaikan beberapa nilai komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah alias crude palm oil  (CPO) dan batu bara. Febri menambahkan kontraksi manufaktur saat ini juga dialami sebagian besar negara mitra jual beli Indonesia. Seperti Amerika Serikat di level 47,0; China 49,3; dan Jepang 49,6. Ambang pemisah pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi.

Kontraksi manufaktur Indonesia selama 3 bulan berturut-turut, serta maraknya halangan perdagangan menjadi aspek nan turut menekan keahlian manufaktur. Di sisi lain, aspek kekhawatiran atas perlambatan ekonomi Cina juga tetap membayangi, meski pemerintah Tiongkok telah berupaya membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus nan cukup signifikan.

Iklan

Pelemahan manufaktur juga diakui Ketua umum Kamar Dagang Industri alias Kadin nan terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, Anindya Bakrie. Dia mengatakan transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto turut memengaruhi kontraksi PMI manufaktur tiga bulan belakangan.

Anindya memaparkan, selama 50 bulan bumi upaya memandang PMI manufaktur berada di atas 50 persen alias baik. “Tapi memang beberapa bulan terakhir, kita ketahui memang lagi transisi pemerintahan juga tahun politik sehingga banyak nan wait and see,” ujarnya usai Sarasehan berbareng Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024.

Kondisi tersebut membikin pengusaha memilih untuk menunda pengambilan keputusan alias tindakan signifikan hingga situasi menjadi lebih jelas alias stabil. Namun menurut Anindya, pengusaha tidak cemas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik nan pro upaya dan juga pro rakyat.