Marak Smelter Nikel Meledak, Faisal Basri: Kenapa Pemerintah Tidak Lakukan Audit?

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan ledakan smelter nikel tetap terjadi lantaran pemerintah ogah melakukan audit. Sebelumnya diberitakan, pabrik smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara meledak dua malam berturut-turut pada Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2024.

"Smelter nan eksisting harusnya diaudit satu-satu, tapi negara tidak hadir," kata Faisal ketika ditemui Tempo di area Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024.

Audit pun, menurut Faisal, mestinya dilakukan pemerintah tanpa menunggu kejadian ledakan di pabrik smelter. Ia mengatakan, kepantasan peralatan mestinya sudah dibereskan ketika pemerintah memberikan izin upaya alias izin operasi ke perusahaan.

Sebelumnya, personil Komisi VII Mulyanto juga mendesak pemerintah mengaudit seluruh smelter milik perusahaan Cina nan berada di Indonesia. Pasalnya, dia menilai, ledakan selama ini terus terjadi lantaran pemerintah lamban melakukan audit. Padahal, sejumlah kejadian terjadi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sebagai contoh, kebakaran smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) nan menyebabkan dua pekerja meninggal. Kemudian, kejadian ledakan maut tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali nan merenggut nyawa 21 pekerja.

Iklan

Ketika tidak ada korban jiwa pun, ledakan smelter berakibat pada penduduk sekitar pabrik. Misalnya dalam kasus teranyar di PT KFI nan membikin puluhan rumah penduduk rusak. Dari pengakuan salah satu penduduk Kelurahan Pendingin, Marjianto, rumah penduduk retakan terjadi lantaran jarak pabrik smelter ke permukiman hanya 21 meter.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendesak pemerintah memastikan izin upaya industri smelter nan diberikan ke perusahaan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk tenaga kerja maupun masyarakat. Mulyanto sekaligus meminta pemerintah  mencabut izin perusahaan nan melanggar  peraturan.

"Pemerintah semestinya tidak ragu mencabut izin smelter nan terbukti mbalelo (membangkang)," kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah nan Disorot Masyarakat