TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan kalkulasi total anggaran untuk program 3 juta rumah bakal disampaikan pada awal Desember 2024. Dia mengatakan, perihal tersebut belum dapat diumumkan saat ini lantaran kementeriannya tetap mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
"Nanti awal Desember, saya berambisi sebelum reses, kami bakal sampaikan semuanya. Karena ini kan baru ngajukan SOTK," ujar Maruarar ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024.
Lebih lanjut, dia menuturkan, saat ini proses pengajuan SOTK telah berada pada tahap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg). Selain itu, menurut Maruarar, lembaganya juga telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP mengenai program 3 juta rumah.
Dia menjelaskan tentang hasil pertemuannya dengan Kepala BPKP ialah Muhammad Yusuf Ateh. Maruarar mengatakan, hasil pertemuan itu berangkaian dengan penyediaan bangunan, tanah, serta isi nan disediakan dari swasta untuk program 3 juta rumah.
"Kata Pak Ateh sebagai Kepala BPKP, boleh, saya kerjakan. Kalau BPKP bilang enggak, ya saya enggak kerjakan. Karena niat baik, terobosan, juga kudu dengan tata kelola nan baik," ucap Maruarar.
Menurut dia, dalam melakukan suatu program kudu mempunyai patokan serta sistem nan baik. Sehingga, lanjut Maruarar, program 3 juta rumah dapat berfaedah terhadap masyarakat dan negara.
"Harus juga dengan patokan nan baik. Saya enggak bisa berasas hanya niat baik, terus aturannya saya tabrak, ya enggak boleh begitu," tutur dia.
Iklan
Meskipun demikian, Maruarar merasa optimistis dapat menjalankan program 3 juta rumah meski anggaran di kementeriannya menurun. Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk Kementerian PKP turun drastis dibandingkan tahun 2024 ialah Rp 14 triliun.
"Ya, tadi saya katakan anggaran pasti kurang jika merujuk kepada APBN 2025. Enggak mungkin itu. Kan saya sudah sampaikan kemarin Rp 14 triliun aja hanya dapat segini, apalagi jika turun," ujarnya.
Adanya penurunan anggaran, Maruarar mengatakan kementeriannya bakal tetap mengupayakan dalam program 3 juta rumah. Hal tersebut, kata dia, dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat dari adanya kasus korupsi nan kerap terjadi.
"Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita jadi pesimistis? Saya enggak. Tentu saya sebagai Menteri nan diangkat oleh Presiden Prabowo, ya saya kudu berupaya membangun kepercayaan bahwa nan kami lakukan ini benar," tutur dia.
Pilihan Editor: Ekonom Mari Elka Pangestu Sebut Serangan Iran ke Israel Pengaruhi Ekonomi Dunia, termasuk Indonesia