Masinton Marah Besar ke KPU: Sontoloyo, Memble-memble, Demokrasi Rusak

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu naik pitam kepada jejeran KPU RI lantaran tidak bisa mendaftar sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah.

Momen ini terjadi dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/9) awal hari tadi.

Masinton awalnya melayangkan protes kepada KPU RI lantaran KPU Tapanuli Tengah tak menerima berkas pendaftarannya di masa perpanjangan pendaftaran lantaran terkendala akses Silon.

Terlebih, dia mengaku tak mendapatkan tanda terima penolakan pendaftaran sebagai bakal calon kepala wilayah dari KPU Tapanuli Tengah.

Hanya ada satu calon di Pilbup Tapanuli Tengah hingga pendaftaran ditutup pada 27 Agustus lalu. KPU lantas membuka perpanjangan pendaftaran hingga 4 September.

Masinton kemudian meminta agar dalam rapat tersebut KPU mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasusnya.

Protes Masinton itu kemudian ditanggapi oleh Ketua KPU Mochamad Afifuddin. Ia mengatakan pihak internalnya nan bakal melalakukan pengawasan hingga berpatokan pada undang-undang nan ada.

Tak merasa puas dengan jawaban tersebut, Masinton meminta komitmen nan tegas dari komisioner KPU dalam mengambil kebijakan tegas atas kejadian nan diterimanya tersebut.

"Jangan bicara bahasa undang undang normatif, ini kita situasi seperti ini, kerabat ketua kudu mengerti Pak, dinamika dan kondisi ilmu jiwa di wilayah itu, Ini kan kita diberi kewenangan undang-undang bapak bapak ini untuk mengambil keputusan," kata Masinton dengan nada tinggi.

"Yang saya minta gunakan, bukan lagi dengan bahasa normatif 'jadi begini, berasas ini ini' sontoloyo! Gitu loh bos, kerabat diberikan kewenangan," tambahnya lagi.

Masinton tak meminta KPU melanggar undang-undang. Ia hanya meminta KPU menjalankan tugasnya sesuai undang-undang menyikapi kasusnya.

Ia kemudian menyinggung kerakyatan di Indonesia saat ini makin sadis lantaran berasal dari penyelenggaranya.

"Brutal kerakyatan ini, Anda nan menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok, kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian? Saudara bermain main dengan apa nan terjadi di wilayah hari ini, ngapain Anda dibayar triliunan tadi? Sebanding tidak dengan nan dikeluarkan rakyat untuk tugas kalian? Tidak sebanding," kata dia lagi.

Masinton kemudian meminta jejeran KPU nan notabenenya kebanyakan jejak aktivis untuk berpihak pada demokrasi. Ia mengatakan kondisi di KPUD Tapanuli Tengah sudah tak menjalankan peraturan perundang-undangan sehingga dirinya tak bisa mendaftar.

"Saya menyatakan ini lantaran kita mau tegakkan norma dan perundang-undangan. Di sana tak ada lagi KPU nan menjalankan norma dan perundang-undangan. Kalian bicara norma. Memble-memble. Apa kalian ini? Di mana enggak rusak apanya ini. Demokrasi kita rusak. Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara," kata Masinton sembari menunjuk-nujuk jejeran KPU.

Sebelumnya Masinton dan Mahmud Efendi mau mendaftar sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024, namun ditolak KPU.

Keduanya ditolak lantaran partai pengusung belum mendaftarkan Masinton dan Mahmud melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu menyebut pendaftaran ke Silon oleh PDIP dan Partai Buruh terkendala sehingga mereka mencoba mendaftar secara manual.

Atas penolakan itu, Sarma meminta KPU membikin buletin aktivitas penolakan tersebut.

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]