Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah nan bakal menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera berencana memungut 3 persen dari penghasilan pekerja untuk Tapera. 

“Bikin kami marah. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan pekerja malah ngebet sosialisasi Tapera,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta saat dihubungi pada Rabu, 19 Juni 2024. 

Sidarta, nan juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyebut pungutan untuk Tapera ini bakal membebani pekerja lantaran sudah banyak terpotong penghasilan mereka.  Dia menyebut penghasilan pekerja saat ini telah dipotong untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan jenis potongan lainnya. 

Oleh lantaran itu, Sidarta menyebut potongan Tapera ini hanya modus bagi pemerintah untuk memungut pendapatan dari masyarakat. “Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh biaya segar untuk bayar utang masak kudu dibebankan kepada pekerja dan buruh,” kata dia. 

Selanjutnya: Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga bakal berunjuk rasa.... 

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dirut Garuda Indonesia, Serikat Pekerja Audiensi dan Minta Perlindungan ke DPR

2 jam lalu

Pilot berada di ruang kemudi pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bermotif unik nan menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 1 Oktober 2020. Pemberian gambar masker pada pesawat merupakan support Garuda Indonesia terhadap program edukasi pemerintah melalui kampanye 'Ayo Pakai Masker'. ANTARA/Muhammad Iqbal
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dirut Garuda Indonesia, Serikat Pekerja Audiensi dan Minta Perlindungan ke DPR

Usai dilaporkan oleh Dirut Garuda Indonesia ke polisi, Sekarga berjumpa dengan Komisi VI DPR pada hari ini.


Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu

1 hari lalu

Para pengunjuk rasa berkumpul menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dekat kediamannya, ketika bentrok antara Israel dan golongan Islam Palestina Hamas berlanjut, di Yerusalem, 4 November 2023. REUTERS/Ammar Awad
Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu

Puluhan ribu penduduk Israel berunjuk rasa di Knesset dan kediaman Benjamin Netanyahu untuk mendesak agar dilakukan pemilu dini.


Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

4 hari lalu

Pekerja industri nikel melintas di jalur menuju area industri IMIP, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Keberadaan area industri nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali memberi akibat positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja nan tinggal di area industri tersebut. ANTARA/Mohamad Hamzah
Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

Perusahaan smelter nikel semestinya belajar dari kejadian ledakan nan menyebabkan 21 pekerja tewas dan luka berat pada 24 Desember 2023.


Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

5 hari lalu

 Istimewa
Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

Kalangan pekerja bereaksi setelah ledakan kembali terjadi di smelter nikel milik PT ITSS di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah.


Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

5 hari lalu

Ilustrasi PNS alias ASN. Shutterstock
Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

Meskipun mendapatkan penghasilan tetap, serta beragam tunjangan dan pensiun, tetapi PNS kudu mendapatkan pemotongan penghasilan setiap bulan. Apa saja?


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

6 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di instansi bagian Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berambisi pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

6 hari lalu

Ratusan massa menggelar tindakan bela Palestina di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Sabtu, 8 Juni 2024. Massa tindakan membawa bendera hitam dan putih dan kain hiam Panjang bertuliskan kalimat syahadat nan dibentangkan di depan Kedubes AS. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

MUI menyayangkan ada pihak-pihak nan memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan agenda khilafah.


Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

6 hari lalu

Ilustrasi pasien anak. (ANTARA/HO)
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

Peraturan tersebut menghapus sistem kelas 1- 3 BPJS Kesehatan dan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar disingkat KRIS, paling lambat 30 Juni.


Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak

7 hari lalu

Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak

"Kami menolak potongan Tapera lantaran tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan izin tersebut," Ketua SPAI Lily Pujiati.


BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

7 hari lalu

Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

BP Tapera membeberkan hitung-hitungan kebutuhan penabung mulia untuk membantu satu orang MBR agar bisa mempunyai KPR.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis