Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh
Rabu, 19 Juni 2024 18:16 WIB
Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah nan bakal menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).
Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera berencana memungut 3 persen dari penghasilan pekerja untuk Tapera.
“Bikin kami marah. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan pekerja malah ngebet sosialisasi Tapera,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta saat dihubungi pada Rabu, 19 Juni 2024.
Sidarta, nan juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyebut pungutan untuk Tapera ini bakal membebani pekerja lantaran sudah banyak terpotong penghasilan mereka. Dia menyebut penghasilan pekerja saat ini telah dipotong untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan jenis potongan lainnya.
Oleh lantaran itu, Sidarta menyebut potongan Tapera ini hanya modus bagi pemerintah untuk memungut pendapatan dari masyarakat. “Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh biaya segar untuk bayar utang masak kudu dibebankan kepada pekerja dan buruh,” kata dia.
Selanjutnya: Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga bakal berunjuk rasa....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dirut Garuda Indonesia, Serikat Pekerja Audiensi dan Minta Perlindungan ke DPR
2 jam lalu
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dirut Garuda Indonesia, Serikat Pekerja Audiensi dan Minta Perlindungan ke DPR
Usai dilaporkan oleh Dirut Garuda Indonesia ke polisi, Sekarga berjumpa dengan Komisi VI DPR pada hari ini.
Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu
1 hari lalu
Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu
Puluhan ribu penduduk Israel berunjuk rasa di Knesset dan kediaman Benjamin Netanyahu untuk mendesak agar dilakukan pemilu dini.
Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi
4 hari lalu
Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi
Perusahaan smelter nikel semestinya belajar dari kejadian ledakan nan menyebabkan 21 pekerja tewas dan luka berat pada 24 Desember 2023.
Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi
5 hari lalu
Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi
Kalangan pekerja bereaksi setelah ledakan kembali terjadi di smelter nikel milik PT ITSS di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah.
Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera
5 hari lalu
Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera
Meskipun mendapatkan penghasilan tetap, serta beragam tunjangan dan pensiun, tetapi PNS kudu mendapatkan pemotongan penghasilan setiap bulan. Apa saja?
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa
6 hari lalu
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa
DPR berambisi pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?
6 hari lalu
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?
MUI menyayangkan ada pihak-pihak nan memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan agenda khilafah.
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya
6 hari lalu
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya
Peraturan tersebut menghapus sistem kelas 1- 3 BPJS Kesehatan dan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar disingkat KRIS, paling lambat 30 Juni.
Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak
7 hari lalu
Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak
"Kami menolak potongan Tapera lantaran tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan izin tersebut," Ketua SPAI Lily Pujiati.
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR
7 hari lalu
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR
BP Tapera membeberkan hitung-hitungan kebutuhan penabung mulia untuk membantu satu orang MBR agar bisa mempunyai KPR.