Mendag Budi Santoso Akui IEU-CEPA Tak Mudah, Usahakan Rampung 100 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bakal mengusahakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) rampung secepatnya. Perjanjian itu hingga sekarang belum disepakati setelah delapan tahun berunding.

“Kalau kita mau ingin menyelesaikan, kudu saling menguntungkan, jadi kami tetap kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ucapnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Ditanya soal sasaran kapan perundingan itu rampung, Budi Santoso mengatakan secepat mungkin. Ia mengaku tetap terus bermusyawarah dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. “Karena memang enggak mudah juga ya, tapi kita kan enggak jika kita rugi alias gimana. Harus ada solusinya. Masih kami rundingkan terus,” ucap kata Budi Santoso, nan juga menjabat Komisaris Utama Holding BUMN pangan ID FOOD itu. “Kami usahakan,” ujarnya ketika ditanya wartawan apakah perjanjian itu dapat disepakati dalam waktu 100 hari pertamanya sebagai Menteri Perdagangan.

Eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas mendesak IEU-CEPA nan telah dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Ia mengatakan perundingan itu bakal susah di era Prabowo

“Kami kasih tahu lantaran jika pemerintah baru kelak bakal lebih susah lagi saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri, jika Pak Prabowo kan mau agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Biodiesel 50 alias B50 merupakan program meningkatkan persentase minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen. Menjanjikan program itu, presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Pasalnya, pasokan solar bakal digenjot dari kelapa sawit namalain biodiesel. “Jadi soal CPO enggak krusial lagi,” kata Zulhas.

Iklan

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa perihal mengenai policy nan tetap belum selesai, dalam makna kita tetap mencari betul-betul titik tengah dari rumor tersebut,” ucap Djatmiko dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Ada beberapa rumor nan tetap menghalang kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, rumor antara lain kemauan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Pilihan editor: Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran