TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 10 juta masyarakat kelas atas berbelanja di luar negeri. Padahal, menurut Airlangga, golongan orang kaya ini bisa berkontribusi dalam mengerek daya beli masyarakat.
“10 juta orang, kebanyakan mereka shopping tidak di Indonesia,” kata Airlangga dalam obrolan BNI Investor Daily di Hotel Mulia, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga mengatakan pemerintah juga terus mendorong agar daya beli masyarakat melalui beragam program. Pada 2024, pemerintah menggelar jenis program shopping murah seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Program Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Dari program nan berjalan pada 11 hingga 29 Desember 2024 ini, kata Airlangga, sekitar Rp 71 triliun terserap.
“Terserap Rp 71 triliun, naik 15 persen dari tahun lalu,” kata dia. Karena itu, Airlangga menyatakan daya beli masyarakat tetap relatif baik.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat saat ini juta positif. Hingga kuartal III 2024, konsumsi rumah tangga berada di posisi 4,95 persen. Tak hanya itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) nan dirilis Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan tren positif. IKK pada Desember 2024 tercatat sebesar 127,7 alias lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 125,9. “Indeks konsumsi tetap relatif baik,” kata dia.
Pemerintah, kata Airlangga, bakal terus menjaga agar tren positif ini bertahan. Paling tidak, pemerintah menargetkan selama lima hingga enam bulan mendatang tetap menunjukkan nilai positif.
Sementara itu, pemerintah juga sedang mengarahkan beragam program untuk meningkatkan daya beli agar perekonomian terkendali. Sembari itu, Airlangga mengatakan pemerintah bakal tetap waspada dengan kemungkinan gejolak nan bakal terjadi.
“Kami tidak imun dengan kemungkinan gejolak ke depan. Dengan situasi sekarang pemerintah berhati-hati,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah pusat dan wilayah juga rutin untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Setiap sepekan alias satu minggu, pemerintah bakal mengontrol kondisi inflasi.
“Kami punya tim inflasi di wilayah maupun pusat,” kata dia.