Menkumham Baru Supratman Andi Agtas Punya Harta Rp18 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus Gerindra nan baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Suparman Andi Agtas mempunyai kekayaan kekayaan sejumlah Rp18 miliar. Data itu dia sampaikan ke KPK pada 28 Maret 2023.

Politikus asal Sulawesi ini mempunyai aset tanah dan gedung senilai Rp8.326.750.548. Rinciannya terdiri dari:

1. Tanah dan gedung seluas 267 meter persegi (m2)/145 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp1.191.590.400.
2. Tanah dan gedung seluas 118 m2/36 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp52.765.440.
3. Tanah dan gedung seluas 26 m2/30 m2 di Jakarta Utara, hasil sendiri, Rp1.146.260.500.
4. Tanah seluas 170 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp20.908.800.
5. Tanah seluas 136 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp84.870.000.
6. Tanah seluas 103 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp73.800.000.
7. Tanah dan gedung seluas 90 m2/39 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp1.078.317.454.
8. Tanah dan gedung seluas 67 m2/300 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp1.800.000.000.
9. Tanah seluas 773 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp653.660.000.

Supratman nan sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai Rp532.100.000. Aset tersebut merupakan hasil sendiri.

Meliputi Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT/Micro/Minibus tahun 2012 Rp212.500.000 dan Mobil Toyota Innova Venturer 2-4 AT/mobil penumpang/micro minibus tahun 2020 Rp319.600.000.

Supratman nan berlatar belakang norma dan sempat menjalani pekerjaan sebagai pengajar selama 14 tahun ini juga mempunyai aset surat berbobot senilai Rp5.861.314.785, kas dan setara kas Rp5.503.884.916 dan utang Rp1.821.000.000.

"Total kekayaan kekayaan Rp18.403.050.249," demikian dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Senin (19/8).

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan laporan tahun sebelumnya, 13 Januari 2022, di mana Supratman melaporkan kekayaan kekayaan sejumlah Rp23.467.781.288.

Supratman menggantikan kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna H. Laoly di bangku Menkumham. Supratman menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga Oktober mendatang.

(ryn/pmg)

[Gambas:Video CNN]