Mentan Amran Sulaiman Usul Hulu Hilir Pertanian Satu Komando: Kalau Ada Apa-Apa, Menterinya Diganti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, sistem pertanian di Indonesia keliru lantaran melangkah tanpa satu komando. Hingga saat ini, Kementerian Pertaian (Kementan) tak menjadi penentu seluruh produksi dari hulu hingga hilir. Padahal kementeriannya, menurut Amran, bekerja meningkatkan produksi dalam negeri.

Namun lantaran sejumlah urusan pertanian dikelola BUMN, dia mengatakan instansinya tak bisa mengintervensi. Ia mencontohkan, Kementan tak bisa mengintervensi Bulog sebagai offtaker produksi dalam negeri. Karena itu, Amran mengusulkan adanya satu komando pertanian dari hulu hingga hilir. "Sehingga ke depan ada pemikiran, ini satu komando. Menteri Pertanian bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, menterinya diganti lantaran satu komando dari hulu ke hilir," ucap Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 November 2024.

Selama ini, di bagian hulu, urusan memastikan kesiapan bibit unggul diatur BUMN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan urusan pupuk dan padi gogo dikelola BUMN. Belum lagi urusan irigasi nan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Pupera). Lalu, urusan penyuluh dan kadistan ditangani pemerintah daerah. Sedangkan di hilir, urusan penyimpanan alias persediaan pangan dikelola Perum Bulog dan BUMN pangan, serta biodiesel B50 oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero).

Masalah petani kekurangan pupuk, menurutnya merupakan salah satu akibat pengelolaan nan tak satu komando. Menurut dia, di ujung pemerintahan Joko Widodo, PT Pupuk Indonesia (Persero) sempat mencatat untung Rp 6 triliun. Namun, kesiapan pupuk di petani hanya 50 persen. Meski Pupuk Indonesia untung, dia mengatakan petani di seluruh Indonesia berteriak kekurangan pupuk.

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah menambah pasokan pupuk bersubsidi hingga 100 persen. Hingga saat ini, baru 60 persen di antaranya nan terserap. Ia mengatakan penambahan ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan saat itu Prabowo Subianto kepada Jokowi.

Dengan adanya subsidi itu, Amran menyatakan saat ini kesiapan pupuk justru berlebih. Stok ini tak bakal terserap hingga akhir tahun, lantaran baru bakal didistribusikan sempurna pada Juni hingga Juli 2025. "Pupuk sudah tidak masalah lagi," ucap Amran.

Amran menambahkan, kekeliruan pertanian juga terletak dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sana, pupuk dianggarkan dalam Rupiah alias Dolar. Padahal menurut Amran, tanaman itu dihitung secara kuantum. "Kelihatan sepele tapi ini menyebabkan masalah besar di pertanian. Hanya satu kata, tapi menghancurkan petani Indonesia," ucap Amran.