TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons tindakan ratusan peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 9 November 2024. Mereka menggelar tindakan protes atas pembatasan kuota penjualan susu ke pabrik alias industri pengolahan susu (IPS).
Amran mengatakan telah mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, dia menybeut semua pihak bermufakat bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap. “Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin, 11 November 2024, dikutip dari siaran resmi.
Untuk merespons tuntutan para peternak, Amran juga bakal mengubah izin untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. Ia telah menandatangani kebijakan itu dan mengirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti.
Dengan adanya kebijakan ini, Amran mengatakan industri pengolahan susu nasional kudu bisa meyerap semua susu peternak. Pengecualian diberikan kepada susu nan memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan ini bakal berakibat pada meningkatnya produksi susu para peternak sapi perah.
Amran berharap, industri berbareng pemerintah turun tangan membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Langkah ini, kata dia, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto nan meminta pemerintah untuk datang di tengah industri dan peternak.
Kendati meyakini industri bakal patuh, Amran mengatakan Kementan bakal mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan ini. Apabila menolak, industri itu bakal dicabut izin impornya selamanya. Untuk sementara, ada lima perusahaan pengolahan susu nan ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi tanggungjawab menyerap produksi peternak.
Sepanjang 2025-2029, pemerintah berencana mengimpor hingga satu juta sapi perah dari beberapa negara, termasuk Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kebutuhan susu segar nasional pada 2029 diproyeksikan mencapai 8,5 juta ton. Kebutuhan itu terdiri dari 4,9 juta ton susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.