6 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan tetap mencari model penyaluran untuk program pencegahan stunting. Budi menyebut, Kemenkes mempunyai anggaran Dana Alokasi Khusus alias DAK Non Fisik sebesar Rp 1,9 triliun untuk pemberian makanan tambahan (PMT) ke seluruh puskesmas.
Namun, terdapat persoalan seperti birokrasi nan menghalang penyaluran biaya tersebut agar efektif dan efisien. “Karena pemerintah ada birokrasinya kan. Dan kaku kan birokrasi ini, spending-nya kemana, mesti seperti apa pelaporannya,” kata dia di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024.
Oleh lantaran itu, Kemenkes bekerjasama dengan Apindo lewat Program Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS STUNTING APINDO). Melalui program itu, Apindo turut berkontribusi mencegah stunting nan berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Baik Kemenkes dan Apindo bakal saling belajar dan membandingkan besaran anggaran nan keduanya miliki. Lalu, gimana komparasi hasil nan telah mereka implementasikan dengan anggaran tersebut. Terutama pihak swasta nan mempunyai efisiensi dan kecepatan nan jauh lebih baik.
Budi sendiri mengaku kaget setelah mempelajari model dari Apindo. Sebab hasil penurunan stunting lewat program itu menurun drastis. “Padahal dengan anggaran (Apindo), nan buat saya, jauh di bawah anggaran nan sudah kami (Kemenkes) punya,” ucapnya.
Pada aktivitas tersebut, Apindo melaporkan hasil tahap awal pilot project mereka di Kabupaten Bogor, Kota Serang, dan Kabupaten Purbalingga. Di mana ada 2.300 penerima faedah di 35 puskesmas. Menurut catatan mereka, terjadi penurunan prevalensi kekurangan daya kronik (KEK) pada ibu menyusui dari 33,4 persen menjadi 13,9 persen.
Iklan
Lalu, pada ibu mengandung terjadi penurunan dari 19,6 persen menjadi 9 persen, serta penurunan prevalensi stunting dari 26,4 persen menjadi 16,3 persen. Sedangkan, dilansir dari laman resmi Apindo, mereka menargetkan jangkauan lebih dari 150.000 penerima faedah pada tahun 2024. Penerima itu tersebar di lebih dari 1.000 Posyandu di seluruh Indonesia, khususnya di 14 provinsi prioritas penurunan prevalensi stunting nasional.
Budi menegaskan, Kemenkes mempunyai anggaran nan banyak tapi belum menemukan model nan tepat. “Begitu kita lihat modelnya sudah ketemu, gimana bisa nurunin ini, sekarang tinggal di-replicate,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta mengatakan bakal segera mengakselerasi pembagian program nan diambil oleh Kemenkes. “Ini bisa kami jadikan satu model nan efektif, nan bisa mempercepat untuk scaling up,” ujar Shinta. Ia menegaskan, Apindo bakal mulai ekstensifikasi program tersebut pada awal Juni 2024.
Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia
English (US) · 
Indonesian (ID) ·