Menteri Iftitah Sulaiman Sebut Program Transmigrasi Minim Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengungkapkan salah satu tantangan terbesar nan pihaknya hadapi dalam mewujudkan program transmigrasi adalah adanya ketimpangan antara anggaran nan disediakan negara dengan luas cakupan wilayah nan menjadi beban tanggung jawab kementerian nan dia pimpin. Ia mengatakan perihal ini lantaran adanya penurunan jumlah anggaran, khususnya untuk program transmigrasi, dalam 10 tahun terakhir.

“Dalam 10 tahun terakhir saja, tahun 2015, anggaran unik program transmigrasi itu Rp 1,7 triliun. Nah di tahun ini, itu sekitar Rp 194,1 miliar. Tahun depan apalagi turun lagi sekitar Rp 122 miliar,” kata Iftitah Sulaiman dalam bertemu pers usai berjumpa dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Jakarta pada Senin, 18 November 2024.

Mengenai cakupan wilayah program transmigrasi, dia menerangkan bahwa untuk tahun ini dan seterusnya tanggung jawab badan tersebut bertambah besar. Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi hanya bertanggung jawab mengurusi satuan permukiman dengan kisaran luas sekitar 300 hingga 400 hektare saja. “Nah, sekarang kami kudu konsentrasi kapasitasnya besar sampai dengan mengurusi area transmigrasi, sekitar 19 ribu sampai 45 ribu hektare,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tugas nan diemban Kementerian Transmigrasi juga mengalami transformasi. Dari hanya memindahkan penduduk, badan tersebut juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat transmigran dan masyarakat nan memang bertempat tinggal di wilayah transmigrasi melalui pemanfaatan lahan.

Sementara itu, kata dia, dengan beban tanggung jawab nan sama, alias apalagi bertambah, badan nan dia pimpin kudu dihadapkan dengan keterbatasan anggaran nan semakin menurun sebanyak lebih dari Rp 1,5 triliun dalam 10 tahun. “Jadi anggarannya makin turun, makin terbatas, tetapi tugasnya tidak berubah. Ya, ini gimana mengembangkan area transmigrasi agar lebih produktif dan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi nan baru,” kata dia.

Berangkat dari sana, Iftitah mempertimbangkan upaya menambah pendapatan negara dengan membuka keran investasi di area transmigrasi. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi guna bersinergi mewujudkan cita-cita tersebut. “Terobosan dari kami menghadapi situasi itu adalah dengan menghadirkan penanammodal di area transmigrasi. Itulah kenapa kami datang di sini, menghadap kepada Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi agar bisa bersinergi dan berkolaborasi,” katanya.

Tidak hanya itu, Iftitah mengaku juga telah mengunjungi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mendatangi Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar (ST) Burhanuddin beberapa waktu sebelumnya. “Saya menghadap kepada beliau, Kepala BPKP, dan juga kepada Jaksa Agung. Kami juga minta pendampingan hukumnya agar pemanfaatan lahan tadi itu betul-betul bisa sesuai dengan koridor hukumnya,” ucapnya.