Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

“Pendekatan kemanusiaan bakal kami utamakan dalam setiap penyelesaian bentrok berbasis tanah,” kata Nusron Wahid di Kementerian ATR, Selasa, 5 November 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 2.939 letusan bentrok agraria seluas 6,3 juta hektare sepanjang 2015-2023. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan bentrok nan terjadi sepanjang pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut berakibat pada 1,75 juta rumah tangga petani. Penanganan-penanganan nan represif di wilayah bentrok membikin 2.442 orang mengalami kriminalisasi, 905 mengalami kekerasan, 84 orang tertembak, dan 72 tewas di wilayah bentrok agraria.

Dewi pun memberikan catatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan wakilnya, Ossy Dermawan, nan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024. Ia mengatakan kedua pejabat baru itu kudu peka terhadap penuntasan bentrok agraria nan belum terselesaikan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

"Termasuk mengantisipasi warisan jelek pemerintahan Jokowi nan bakal menjadi peledak waktu jika tidak segera diurai secara sigap dan tepat," kata Dewi dalam rilis resmi, Jumat 25 Oktober 2024.

Terlebih, selain perkara letusan bentrok agraria, Dewi menyebut pemerintahan Jokowi kandas menunaikan janji politiknya melaksanakan landreform 9 (sembilan) juta hektar. KPA mencatat dari 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) seluas 1,6 juta hektar, hanya 2,46 persen nan sukses diselesaikan dan diredistribusikan kepada petani. 

Redistribusi itu pun, menurut Dewi, hanya melangkah di wilayah bentrok agraria eks kewenangan guna upaya (HGU) swasta. Sementara capaian LPRA untuk tipologi BUMN (PTPN, Perhutani/Inhutani), rimba tanaman industri (HTI) dan klaim-klaim area hutan, kata dia, tidak ada satu pun nan berhasil. 

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.