Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal pandang bulu dalam memberantas praktek nan melanggar norma di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga bisa mewujudkan lingkungan kerja nan bebas dari korupsi.

“Kami tidak bakal pandang bulu dalam memberantas praktek korupsi di lingkup Kementerian Pertanian,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024.

Mentan meminta jejeran kerjanya bekerja dengan baik dan tidak menerima titipan apapun untuk kepentingan pribadi nan berujung pada korupsi.

"Saya tegaskan jangan ada titipan-titipan kedudukan maupun proyek di Kementan. Dan ingat, jika ada nan melanggar saya kasih hukuman berat sampai pemecatan," ucap Amran.

Anmran mengaku tindakan tegas terhadap korupsi sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Saat itu, dia mencopot beberapa pejabat utama nan terbukti melakukan curang.

"Dulu pernah kami lakukan dan sukses mendapat predikat anti-korupsi terbaik. Jadi Insya Allah ke depan kami perbaiki raportnya," kata Mentan.

Di tempat nan sama, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan jasa menuju wilayah bebas korupsi.

Iklan

"Pak Menteri menargetkan Kementan berada di wilayah hijau (bebas korupsi) dan kami mendukung perubahan tersebut agar menuju lebih baik lagi kedepannya," kata Pahala.

Pahala menyampaikan sejauh ini beragam penilaian pada eksternal Kementan tetap dalam kondisi baik, meski dari sisi internal memerlukan perbaikan.

Namun Pahala menuturkan bahwa jika semua rekomendasi perbaikan KPK dijalankan sampai tingkat eselon 2, maka ke depan Kementan bakal meraih predikat hijau alias wilayah bebas korupsi.

"Itu semua (rekomendasi) sudah kita telaah dan pak menteri bakal merespon dalam waktu satu minggu ke depan sehingga kita bakal dapat memandang rekomendasi sampai tingkat eselon 2 jadi bisa sangat detail," tutur Pahala.

Pahala berharap, percepatan menuju wilayah hijau terus mendapat support dari semua pihak terutama jejeran kerja di lingkup Kementan agar ke depan kementerian tersebut betul-betul bersih dari perilaku korupsi.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah nan Disorot Masyarakat