Merasa 'Dikepung' Potongan Upah, Buruh Jabar Protes Tapera

Bandung, CNN Indonesia --

Massa buruh di Jawa Barat (Jabar) nan tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat menyatakan menolak PP 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan menyatakan PP Tapera hanya semakin mempersulit dan memberat pekerja dengan iuran wajib nan dipotong dari bayaran pekerja setiap bulan.

"Potongan bayaran pekerja sudah terlalu banyak dari BPJS Kesehatan, Jamsostek, Jaminan Pensiun dan lain-lain," kata Roy, Rabu (29/5).

Menurut pihaknya, kata Roy, Tapera hanya asal-asalan pemerintah mengumpulkan biaya dari pekerja nan dikelola BP Tapera. Ia miris memandang perihal tersebut jika penghasilan dan biaya operasional badan itu diambil dari simpanan rakyat nan diwajibkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tapera.

"Pemerintah tidak mempunyai sensitivitas dengan kondisi rakyat khususnya pekerja nan sangat sulit, kita tahu tahun ini kenaikan bayaran pekerja sangat mini apalagi ada nan baik hanya Rp13 ribu per bulan akibat UU Cipta Kerja. Pemerintah malah menambah kesulitan ekonomi pekerja dengan Tapera, nilai sembako nan melambung tinggi, pajak penghasilan PPH 21, jangan rakyat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah," kata ROy.

Roy pun meminta agar pemerintah segera membatalkan PP tersebut. Pihaknya pun bakal melakukan tindakan turun ke jalan guna menolak aturan Tapera tersebut.

"Kita meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut. Kalau pemerintah memaksakan pekerja bakal mengambil jalan untuk melakukan tindakan penolakan mengenai Tapera," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi buka bunyi soal rencana pemerintah mewajibkan pekerja berumur minimal 20 tahun menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dipotong gajinya 2,5 persen untuk bayar 'celengan' tersebut.

Jokowi mengakui bakal ada pro kontra mengenai kebijakan itu. Masalah itu juga katanya, sempat terjadi pada saat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta nonpenerima support iuran nan dibayari pemerintah. Tapi, setelah program melangkah dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua melangkah lancar.

"Kalau belum memang biasanya ada pro-kontra. Seperti dulu BPJS, nan di luar PBI juga ramai. Tapi setelah melangkah dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan," katanya usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK Jakarta, Senin (27/5).

Aturan terbaru wajib pangkas penghasilan untuk Tapera itu dimuat dalam PP 21/2024 nan baru diteken Jokowi pada 20 Mei 2024.

Pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun alias sudah menikah nan mempunyai penghasilan paling sedikit sebesar bayaran minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera.

Kemudian pada Pasal 7, dirinci jenis pekerja nan wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS alias ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk tenaga kerja swasta dan pekerja lain nan menerima penghasilan alias upah.

"Setiap pekerja dan pekerja berdikari nan berpenghasilan paling sedikit sebesar bayaran minimum wajib menjadi peserta," bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.

Pemerintah memberikan waktu kepada perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Artinya pendaftaran itu kudu dilakukan pemberi kerja paling lambat 2027.

Simpanan peserta pekerja untuk Tapera dibayarkan pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan simpanan peserta pekerja berdikari dibayarkan oleh pekerja berdikari itu sendiri alias si freelancer.

Besaran simpanan peserta itu ditetapkan berasas persentase tertentu dari penghasilan alias bayaran nan dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja. Kemudian penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan pemisah tertentu untuk peserta pekerja mandiri.

Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam Pasal 15 PP 21/2024. Dalam ayat 1 pasal tersebut, disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3 persen dari penghasilan alias bayaran untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Sementara ayat 2 pasal nan sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja nan ditanggung berbareng oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

(csr/kid)

[Gambas:Video CNN]