Misbakhun Ingin Pemeriksaan BPK Didasarkan Asta Cita Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon personil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemeriksaan lembaga audit kudu didasarkan pada Asta Cita nan dicanangkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu dia sampaikan dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

“Ke depan, pemeriksaan BPK kudu berkarakter tematis berasas delapan poin nan mau dicapai tersebut,” kata personil Komisi XI dari fraksi Partai Golkar itu.

Misbakhun juga mengatakan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu kudu berasal dari focal point dalam visi dan misi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan, penyelarasan ini bermaksud agar rekomendasi nan dikeluarkan BPK berkedudukan dalam penguatan pembangunan nasional.

“Kemudian hasil pemeriksaannya kudu berkarakter strategis, komprehensif, antsisipatif, dan responsif, lantaran pemeriksaan nan berkarakter rekomendatif itu berkarakter untuk perbaikan,” kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Tak hanya itu, Misbakhun menginginkan Rencana Strategis (Renstra) BPK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebab jika tidak, kata dia, pemeriksaan-pemeriksaan nan berjalan di BPK tidak bakal bisa mencakup program-program pembangunan.

"Dan Rencana Strategis BPK ke depan tentunya kudu berangkaian dengan nan menjadi program pemerintah ialah Asta Cita," kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran personil Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga pemisah akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengusulkan diri sebagai calon auditor finansial negara tersebut.

Iklan

Para fans berasal dari beragam kalangan mulai dari akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai patokan nan ditetapkan, personil BPK terdiri dari sembilan orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa kedudukan 2023–2028, tapi ada lima personil BPK nan bakal berhujung masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pemilihan personil kali ini diambil dari ahli dengan tes nan ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon nan punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai personil BPK),” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berambisi DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi nan mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, alias minimal telah berakhir dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK mempunyai tugas krusial dalam pengawasan finansial negara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Pemkot Padang dan Konjen Tiongkok di Medan Bertemu, Jajaki Peluang Kerja Sama