MKD Pertimbangkan Sanksi Pecat Anggota DPR Terlibat Judi Online

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mempertimbangkan hukuman pemecatan bagi personil DPR nan terbukti terlibat judi online.

"Kita hanya ini saja tentang hukuman beratnya, apa kita pecat, apa kita berhentikan alias apa," kata Pimpinan MKD DPR Nazaruddin Dek Gam kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Kamis (27/6).

Nazaruddin menjelaskan MKD tak mempunyai kapabilitas untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi personil nan terlibat gambling online. Ia menyebut ihwal pidana itu menjadi ranah kepolisian sebagai abdi negara penegak hukum.

Ia menyampaikan sekarang MKD tengah menunggu nama-nama personil DPR nan diduga terlibat judi dari PPATK.

Nazaruddin menjelaskan setelah PPATK menyerahkan nama, MKD akan klarifikasi.

"Tentu saja MKD lagi menunggu nama-nama siapa nan 82 orang itu kelak bakal kita penjelasan betul apa tidak, kita menunggu nama-nama itu," ucap dia.

PPATK sebelumnya mengaku mengantongi info lebih dari seribu personil DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal (setjen) jadi pemain.

Dari personil nan terlibat, PPATK mengungkap jumlah transaksinya mencapai 63 ribu dengan transaksi nan bisa menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bakal menyerahkan info keterlibatan personil DPR dalam transaksi gambling online ke MKD DPR.

Ivan terutama bakal menyerahkan info sekitar tujuh ribu transaksi gambling online di lingkungan personil dewan. Sementara, sisanya bakal dikomunikasikan dengan lembaga terkait.

Teranyar, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khaerul Saleh mengungkap 82 personil DPR terlibat gambling online.

Ia menyayangkan keterlibatan personil majelis dalam gambling online ini. Menurutnya, tak sepatutnya para wakil rakyat terlibat dalam kasus gambling online.

"Ada 82 orang personil DPR RI nan terlibat gambling online. Mereka itu kelak bakal oleh PPATK, mungkin beberapa hari ini bakal disampaikan, siapa nan diduga, kepada komisi III maupun ke MKD," kata Pangeran di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis.

(mnf/wis)

[Gambas:Video CNN]