Moeldoko Sebut Anggaran IKN 2025 Tergantung Prioritas Pemerintah Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan budget alias anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Namun dia belum bisa memastikan besarannya.

Moeldoko mengatakan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menghitung keahlian APBN untuk pembiayaan IKN. “Kan memandang prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa asas fleksibilitas, memandang kebutuhan,” kata Jenderal TNI Purnawirawan ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024. Ratas kemarin memfinalkan pengarahan dari Jokowi maupun Prabowo untuk RAPBN 2025. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memastikan mengenai anggaran bagi proyek IKN nan dikomitmenkan Prabowo pada RAPBN 2025. Bendahara negara hanya mengatakan bahwa anggaran untuk IKN bakal dituangkan dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus, sementara rincian alokasi program makan siang bakal disampaikan oleh tim Prabowo.

Pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan upaya serta pihak swasta.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat berbareng Komisi II DPR RI.

Iklan

Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo sebelumnya muncul karena mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, nan baru bakal dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga mempunyai program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Dalam RAPBN tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program makan cuma-cuma secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara lantaran belum ada pos anggarannya.

KSP Moeldoko menyoroti bahwa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo merupakan sesuatu dalam satu garis lurus. Prinsip ini juga bertindak bagi pembangunan proyek IKN nan dicanangkan oleh Jokowi.

“Secara besarannya, mampunya, bahwa transisi ini adalah transisi in line. Itu nan dilihat. Bukan transisi nan disruptive alias distorted. Sehingga (keberlanjutan IKN) tidak perlu dikhawatirkan,” kata Moeldoko.

Pilihan Editor: Pemerintah Sewa Seribu Unit Mobil untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN, Ekonom: Menghamburkan Uang Negara