MTI Harap Pemerintahan Prabowo Bisa Lanjut Benahi Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur kudu terus bersambung di era pemerintahan baru dengan beragam pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat,” kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Ahad, 20 Oktpber 2024 seperti dilansir dari Antara.

Ia menyoroti meski pembangunan Jalan Tol Trans Jawa memberikan sejumlah faedah bagi kelancaran transportasi orang dan barang, tapi perihal tersebut belum bisa memberikan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor logistik.

Infrastruktur tersebut memang telah memperlancar arus transportasi, memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen, menekan biaya logistik menjadi 14 persen, serta meningkatkan perpindahan orang, pengedaran barang, dan pertumbuhan jasa. Namun, rata-rata bayaran nan diterima oleh para pengemudi pikulan peralatan jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu lantaran tetap maraknya praktik pungli.

Tidak hanya memberantas praktik pungli, Djoko menyatakan bahwa pemerintahan mendatang juga perlu memperbaiki jasa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) nan sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi. “Modernisasi jasa UPPKB segera kudu dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan akomodasi kenyamanan bagi UPPKB nan jauh dari pusat kota,” ucapnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) tetap perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan nan melibatkan pikulan peralatan tetap kerap terjadi.

“Namun, pengusaha pikulan peralatan dan pemilik peralatan kerap lepas tangan alias tidak mendapat hukuman hukum. Sopir truk adalah korban sistem pikulan logistik nan tetap carut-marut di negeri ini. Presiden baru kudu segera turun tangan dengan menerbitkan petunjuk presiden tentang penuntasan penanganan pikulan barang,” ujar Djoko.

Iklan

Ia juga menuturkan bahwa prasarana rel dan transportasi air belum maksimal digunakan dalam pengangkutan logistik. Menurut dia, perlu ada kesetaraan ongkos pikulan jalan raya dan pikulan rel, mengingat pengangkutan logistik dengan kereta api tetap dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM non subsidi, sehingga tarif moda transportasi kereta api menjadi mahal.

Pihaknya juga menilai bahwa keselamatan transportasi tetap menjadi masalah serius, terutama transportasi jalan. Salah satu upaya nan dapat dilakukan untuk memperkuat keselamatan transportasi adalah menyelenggarakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta memasukkan pengajaran mengenai tertib berlalu lintas dalam kurikulum sekolah. “Sarana transportasi perairan nan membawa pelajar menuju letak sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga kudu dilengkapi dengan baju pelampung,” imbuh Djoko.

Prabowo Subianto dan GIibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa hormat 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah kedudukan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sebanyak 709 personil MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah kedudukan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, ketua partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

Pilihan editor: Pidato Prabowo Subianto Singgung Masih Banyak Subsidi Tak Tepat Sasaran